Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), sudah diserahkan ke pihak eksekutif.
"DPRD sudah menyerahkan hasil pembahasan Ranperda APBD Perubahan kepada Bupati," kata Stefanus Lumowa, Wakil Ketua DPRD Minsel, Kamis (23/9/2021).
Penyerahan dokumen pembahasan itu, kata Stefanus Lumowa, diserahkan kepada Bupati Minsel, Franky Donny Wongkar, saat Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat Kedua, Rabu (22/9/2021) kemarin.
"Kemarin sudah ditandatangani dan diserahkan kepada Bupati saat Rapat Paripurna," ujarnya.
Pada pembahasan Ranperda APBD-P, kata Stefanus, DPRD dan Pemkab Minsel memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk penanganan Covid-19 serta untuk kesejahteraan masyarakat.
"Jadi, pembahasan lalu, kami berupaya agar anggaran penanganan Covid-19 dan kesejahteraan masyarakat harus terpenuhi, meskipun anggarannya terbatas," tandas Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Pembahasan Ranperda APBD-P, jelas Stefanus, mereka lakukan selama 20 hari.
Pembahasan harus dikebut karena kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa ditunda terlalu lama.
"Tidak mengenal siang dan malam, DPRD dan pihak Pemkab Minsel melaksanakan pembahasan secara marathon. Dan puji Tuhan, kemarin, Ranperda Pembicaraan Tahap Kedua APBD Perubahan sudah diparipurnakan," papar Stefanus.
Sebelum Ranperda itu menjadi Perda, DPRD dan Pemkab Minsel akan membawa dokumen itu ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara.
Ranperda itu akan dievaluasi oleh tim evaluasi dari Pemprov Sulut, dan akan memberikan catatan-catatan jika ada yang harus diubah.
Usai melaksanakan pembahasan Ranperda APBD-P, katanya, mereka akan kembali disibukkan dengan pembahasan Ranperda APBD Tahun 2022.
"Tidak lama lagi kami juga akan diperhadapkan dengan pembahasan APBD Tahun 2022," ungkapnya.
Pembahasan APBD Tahun 2022, kata Stefanus, akan diupayakan selesai sebelum Bulan Desember.
"Diusahakan, sebelum Bulan Desember, Perda APBD Tahun 2022 sudah selesai. Tentunya yang paling utama adalah kepentingan rakyat," pungkas Stefanus.(rul)