Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Program vaksinasi berbayar di Indonesia kini disorot Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).
Kepala Unit Program Imunisasi WHO Ann Lindstrand mengkritik kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar di Indonesia.
WHO menanggapi hal tersebut lewat situs resminya.
Ann Lindstrand menyatakan setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19.
"Pembayaran (dalam bentuk) apapun (untuk memperoleh vaksin) akan menimbulkan problem (masalah) akses dan etika selama pandemi.
Padahal di saat yang sama kita membutuhkan cakupan vaksinasi yang luas
yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan," kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Kamis (15/7/2021).
Ia menilai program vaksinasi Covid-19 berbayar tidaklah tepat.
Menurutnya, jika anggaran yang menjadi masalah,
saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin.
Lindstrand mengatakan kerja sama internasional seperti COVAX Facility yang berada di bawah WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.
Ia menuturkan, meskipun pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana,
hal tersebut bisa diperoleh lewat bantuan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia.
"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain.
Tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20 persen dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama COVAX.