Terkini Nasional

Ingat Bambang Brodjonegoro? Karirnya Mentereng dan Disebut Cocok Gantikan Nadiem Makarim

Editor: Rhendi Umar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat berfoto diruang kerjanya di Gedung BAPENAS, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019). Bambang Brodjonegoro ditemui tim Tribunnews saat wawancara khusus mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia.

Karir pria kelahiran 3 Oktober 1966 tersebut kemudian merangkak naik dari Kepala Program Studi, Ketua Jurusan, Dekan Fakultas Ekonomi, dan juga pernah menjabat sebagai Guru Besar Ekonomi UI.

Di samping itu, Bambang juga aktif mengikuti berbagai organisasi yang terkait dengan keahliannya.

Salah satunya adalah Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FE UI.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4) siang. ((Foto: JAY/Humas))

Saat masih menjadi Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro ikut menggawangi proses pencarian lokasi ibu kota baru, hingga memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi di medio 2019.

Di bawah kepemimpinannya, Bappenas juga telah menyampaikan susunan rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim), dari mulai rencana desain awal, perkiraan anggaran yang dibutuhkan, sampai tahap-tahap pembangunan. 

Namun, sampai ibu kota baru belum dibangun, ia dipindahkan jabatannya sebagai Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dengan dileburnya Kemenristek ke Kemendikbud, BRIN dikabarkan akan berdiri sendiri.

Namun, seorang sumber yang dipercaya mengabarkan, Bambang juga telah mengundurkan diri sebagai Kepala

Peleburan Kementerian

Kementerian ini adalah peleburan antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

"Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Hal itu dijawab dengan kata setuju oleh peserta rapat.

Dasco kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan.

Halaman
123

Berita Terkini