Baca tanpa iklan
Sedangkan ada standar di Bulog untuk menerima kualitas gabah dari petani.
"Saya ingin pastikan hari ini belum ada impor, tidak akan menghancurkan harga beras petani dan saya jamin tidak ada niatan pemerintah hancurkan harga petani. Yang ada sekarang gabah basah, gabah nggak bisa dibeli Bulog, petani berhadapan dengan pedagang, itu yang terjadi,"jelas Lutfi.
Lutfi menjelaskan seharusnya di Perum Bulog itu tersedia stok antara 1-1,5 juta ton beras setiap tahunnya.
"Stok Bulog kurang dari 1 juta ton. Jadi stok akhir Bulog yang kira-kira 800.000 ton dikurangi dengan stok impor 2018 yang 300.000 jadi stok Bulog hanya, mungkin tidak mencapai 500.000 ton. Ini adalah salah satu kondisi stok terendah dalam sejarah Bulog. Jadi, Anda tahu bagaimana rasa hati saya ngilunya," kata Lutfi
DPR tolak rencana impor beras
Menjelang Ramadan dan hari Raya Idulfitri, pemerintah perlu mengantisipasi ketersediaan pangan pokok di masyarakat.
Hal ini mendapat perhatian serius dikarenakan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya pada saat Ramadaan dan Idulfitri akan banyak disoroti perihal ketersediaan, kecukupan sampai fenomena lonjakan atau penurunan harga pangan.
Terkait dengan hal tersebut, dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Mentan mengungkapkan bahwa dalam rangka menjaga kecukupan pangan pokok beberapa bulan ke depan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah membuat perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok berdasarkan data yang tersedia, seperti data stok tahun sebelumnya, perkiraan produksi dalam negeri, perkiraan impor dan perkiraan kebutuhan pangan masyarakat.
Prognosis neraca pangan pokok sampai bulan Mei 2021 diperkirakan dalam keadaan cukup.
“Beras diperkirakan akan surplus 12,56 juta ton, begitu juga jagung surplus 3,40 juta ton.Khusus beras surplus yang terjadi karena pada Maret dan April 2021 ini memasuki panen raya,“ sebut Mentan saat menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi IV DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Renny Astuti menyesalkan atas adanya keputusan dan pernyataan dari Menteri Perdagangan untuk tetap melakukan impor 1 juta ton beras yang diyakini tidak akan menggangu harga gabah di petani.
“Padahal fakta dilapangan hampir seluruhnya harga gabah jauh di bawah HPP, untuk itu kami menyarankan kepada Mentan untuk menjelaskan kondisi fakta dilapangan kepada Mendag, “ ujar Reni.
Senada dengan Renny, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin juga dengan tegas menolak adanya rencana impor beras 1 juta ton. Andi menilai bahwa keputusan tersebut sangat kontraadiktif dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait stok dan produksi pangan yang menunjukan adanya surplus beras.
“Alasan Mendag dan Menko Perekonomian tidak bisa kita terima secara argumentatif, kita juga harus berikan apresiasi kepada petani dan Kementan yang sudah menjamin ketersedian pangan dengan baik, “ ungkapnya
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV tersebut Andi juga mengapresiasi upaya antisipasi yang dilakukan Kementan dalam menyerap gabah petani meskipun bukan tupoksi utama dari Kementan.