Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebelumnya diketahui kasus korupsi proyek pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah kini tengah jadi sorotan.
Hal tersebut hingga mendapat perhatian dari Ketua DPRD DKI.
Meminta Gubernur Anies Baswedan bertanggung jawab terkait kasus korupsi tersebut.
Baca juga: Masih Ingat Idham Aziz, Mantan Kapolri? Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Jokowi Gantikan Moeldoko
Baca juga: Soal dan Jawaban Pendidikan Kewarganegaraan Pilihan Ganda & Uraian, Lengkap UTS/PTS SD Kelas 5
Baca juga: Mahany Pua Penantang Edwin Silangen Posisi Komisaris Utama BSG, Petahana Sanny Parengkuan Terancam
Program rumah DP nol Rupiah gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terbelit masalah hukum, yakni kasus korupsi pembelian lahan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi sasaran karena dianggap paling bertanggung jawab.
Tapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pasang badan.
Ahmad Riza Patria buka suara soal pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut Gubernur Anies Baswedan menjadi yang paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi pembelian lahan rumah DP 0 rupiah.
Ariza menyebut, eksekutif dan legislatif memiliki tanggung jawab yang sama soal pembangunan di ibu kota.
"Saya belum paham maksud Ketua DPRD menyampaikan demikian,
yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama antara eksekutif dengan legislatif," ucapnya, Senin (15/3/2021).
Politisi Gerindra ini menambahkan, dirinya bersama dengan Anies dan para legislatif Kebon Sirih memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.
"Semua sudah diatur sesuai peraturan perundang-undangan, tidak ada yang salah.
Semua punya tugas dan fungsi yang diatur oleh UU," ujarnya di Balai Kota.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan menjadi pihak paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi pembelian lahan yang menjerat Dirut Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Pasalnya, program rumah DP nol Rupiah itu dirancang oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.