Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menuding pemerintah terkait gejolak di Partai Demokrat.
Ia mengatakan, Kemenkumham telah menerima berkas AD/ART dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.
"Soal Demokrat, Pak AHY dan DPP Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM kemarin," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (9/3/2021).
"Sudah diterima oleh dirjen, dirjen sudah melaporkan kepada saya," lanjut Yasonna Laoly.
Menurutnya, persoalan di Partai Demokrat itu adalah masih masalah internal Demokrat.
Yasonna menjelaskan, jika nanti Partai Demokrat versi KLB datang ke Kemenkumham, maka pihaknya akan menilai semua sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan.
"Kami saat ini masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat."
"Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami," kata dia.
"Nanti kalau KLB datang, kita menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (Ilham Rian/Tribunnews.com)
Ia pun mengingatkan SBY dan AHY untuk percaya pada Kemenkumham yang tetap profesional dalam bekerja.
Sehingga, SBY dan AHY diminta agar tak menuding pemerintah soal gejolak di Partai Demokrat.
"Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini pemerintah begini."
"Tunggu saja kita objektif kok, jangan main serang yang tidak ada dasarnya."
"Kami akan bertindak profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," terang Yasonna Laoly.
Demokrat Versi KLB Sudah Datangi Kemenkumham
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Partai Demokrat versi KLB memastikan pihaknya telah menyambangi Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (9/3/2021).
Partai Demokrat versi KLB juga menyerahkan syarat dan legalitas partai seperti yang diserahkan AHY.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat versi KLB, Razman Nasution.
"Kami memang punya sikap untuk tidak mengganggu konsentrasi Kemenkumham."
"Kami tidak mau ramai-ramai datang, kami tak mau info ke media supaya kita kumpul di sana," ujarnya dalam konferensi pers di Dapur Sunda, Jakarta Selatan, Selasa (9/3/2021).
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan KSP, Moeldoko. (Tribunnews.com)
Sebelumnya, AHY mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/3/2021).
AHY mengungkapkan kedatangannya ke Kemenkumham untuk menyampaikan keberatan atas diselenggarakan KLB di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
"Saya hadir hari ini dengan niat yang baik untuk menyampaikan surat resmi kepada Menkumham dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak (hasil KLB)," ujarnya, seperti diberitakan Tribunnews.com, Senin lalu.
AHY menegaskan, dari sisi penyelenggaraan dan peserta, KLB di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART partai.
Ia meminta pihak Kemenkumham tidak memberikan legalitas hasil KLB.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Reza Deni/Chaerul Umam)