Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak menuding pemerintah terkait gejolak di Partai Demokrat.
Ia mengatakan, Kemenkumham telah menerima berkas AD/ART dari Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.
"Soal Demokrat, Pak AHY dan DPP Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM kemarin," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (9/3/2021).
"Sudah diterima oleh dirjen, dirjen sudah melaporkan kepada saya," lanjut Yasonna Laoly.
Menurutnya, persoalan di Partai Demokrat itu adalah masih masalah internal Demokrat.
Yasonna menjelaskan, jika nanti Partai Demokrat versi KLB datang ke Kemenkumham, maka pihaknya akan menilai semua sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan.
"Kami saat ini masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat."
"Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami," kata dia.
"Nanti kalau KLB datang, kita menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (Ilham Rian/Tribunnews.com)
Ia pun mengingatkan SBY dan AHY untuk percaya pada Kemenkumham yang tetap profesional dalam bekerja.
Sehingga, SBY dan AHY diminta agar tak menuding pemerintah soal gejolak di Partai Demokrat.
"Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini pemerintah begini."
"Tunggu saja kita objektif kok, jangan main serang yang tidak ada dasarnya."
"Kami akan bertindak profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," terang Yasonna Laoly.
Demokrat Versi KLB Sudah Datangi Kemenkumham