Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Info terbaru soal Partai Demokrat. Hari ini Senin 8 Maret 2021, ada kemungkinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan bertemu dengan kubu Moeldoko.
Karena sesuai rencana masing-masing, pada hari ini akan ada agenda di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).
Dari Kubu Moeldoko informasinya akan menyerahkan daftar kepengurusan baru Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Sibolangit kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM).
Baca juga: Pernikahan di Bone Tetap Lanjut Meski Tenda Ambruk & Makanan Serta Minuman Berhamburan, Lihat Video
Baca juga: KLASEMEN Terbaru Liga Spanyol Usai Laga Derbi Madrid Real Madrid VS Atletico Madrid Tadi Dini Hari
Baca juga: Nama-nama Korban Longsor di Sulawesi Barat, Ada Tiga Orang, Satu di Antaranya Meninggal Dunia
Disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Demokrat versi KLB Sibolangit, Marzuki Alie.
"Senin besok (hari ini) pengurus Demokrat hasil KLB akan menyerahkan berkas ke Kementerian Hukum dan Ham untuk dipelajari dan disahkan karena Demokrat hasil KLB merupakan Demokrat yang sah," ujar Marzuki Ali.
Marzuki mengklaim kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB adalah yang sah.
Menurutnya, KLB di Sibolangit dilakukan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Dari status kepesertaan, KLB sudah sesuai dihadiri pengurus.
"KLB dilakukan karena kader menginginkan pembenahan Demokrat untuk menjadi partai terbuka bagi siapapun," ujar Marzuki
Kemudian info dari Syarief Hasan bahwa pada hari ini juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) direncanakan akan menggeruduk Kantor Kementerian Hukum dan HAM.
AHY rencananya akan didampingi 34 perwakilan Partai Demokrat seluruh Indonesia.
Dalam kunjungannya ini,
AHY akan memberikan seluruh bukti Kongres Luar Biasa (KLB) yang Jumat (5/3/2021) kemarin digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara adalah tidak sah.
Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Partai Demokrat ingin menunjukkan kepada Kemenkumham bahwa KLB yang terjadi adalah abal-abal dan di luar dari konstitusi Partai Demokrat.
"Ya, kami besok akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kami miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021).
Pada kunjungan ini, AHY tidak sendiri, melainkan didampangi oleh 34 pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat serta perwakilan Majelis Tinggi Partai.
Kendati demikian kata Syarif, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga merupakan ayahanda dari AHY tidak turut serta.
"Enggak (kehadiran Pak SBY), makanya kami yang datang (anggota Majelis Tinggi)," ungkapnya.
Lebih lanjut, Syarif mengatakan dalam kunjungan tersebut Partai Demokrat akan turut membawa berkas lengkap untuk menunjukkan legalitas partai kepada Kemenkumham.
"Oh iya bawa semuanya, Surat Keputusan (SK) dan segala macam, kami lengkap lah," tukasnya.
Cap Jempol Darah
Kader Demokrat yang tetap setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono melawan dan menganggap terpilihnya Moeldoko sebagai bentuk kezaliman.
Sebagai bentuk dukungan terhadap AHY, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta menyematkan cap jempol darah di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (7/3/2021).
Satu per satu kader DPD Partai Demokrat DKI Jakarta antre melakukan aksi cap jempol darah di spanduk yang telah disiapkan.
Ketum DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso, mengatakan tujuan utama aksi cap jempol darah ini sebagai wujud kecintaan dan dukung mereka terhadap AHY.
Santoso menyebut aksi ini digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan kezoliman atas KLB Deliserdang.
"Ini dilakukan bukan hanya sebagai bentuk loyalitas kita kepada AHY," ucap Santoso.
"Kegiatan ini juga bagian dari adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Untuk itulah itulah kegiatan ini kami lakukan," ia menambahkan.
Santoso meyakinkan, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta akan terus melawan kezaliman terhadap kepengurusan sah AHY sebagai Ketum Demokrat.
"Kezoliman ini harus dihentikan. Bukan hanya kepada Partai Demokrat. Saya yakin civil society dan partai-partai lain akan mendukung apa yang kami lakukan, baik dari sisi hukum maupun politik," tegas dia.
Santoso memastikan KLB yang berlangsung di Deli Serdang sama sekali tak memenuhi syarat-syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.
Sehingga ia berani menyebut KLB tersebut bodong atau abal-abal dan melukai hati para kader Partai Demokrat, serta masyarakat.
"Sebagai bagian dari komponen, Partai Demokrat DKI Jakarta ada di garda terdepan untuk membela ketum AHY untuk tetap menjadi Ketum dan melawan ketidakadilan."
"Diminta kepada Kader DPD sampai sudah anak ranting di DKI Jakarta untuk tetap solid dalam satu barisan setia dan mendukung AHY sebagai Ketum," ucap dia. (*)
Artikel ini telah tayang di:
Wartakotalive
Subscribe YouTube Channel Tribun Manado: