Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID -Mantan Panglima TNI era SBY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021
Keputusan ini pun sudah diketuk dalam sidang, namun masih menunggu persetujuan Moeldoko, yang langsung ditelepon panitia kongres.
"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.
Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan 3 pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.
"Walaupun secara aklamasi memberikan kepracayaan kepada saya. tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.
Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung Moledoko pun menerima.
"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.
Tanggapan Partai Demokrat
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat suara terkait Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Jumat (5/3/2021) siang tadi.
Acara ini digelar untuk merespons pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.
Berikut beberapa kutipan pernyataan AHY dalam konferensi pers:
"KLB ini secara akal sehat, saya tidak bisa menerima. Saya pastikan, kami akan melawan, karena kami punya hak dan kewajiban," ujar AHY dalam Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi No.41, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
"Saya tegaskan tak ada dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Saya, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah."
"Jadi sekali lagi bahwa apa yang ia sampaikan selama ini dia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," kata AHY.
Semula, AHY berkomentar terkait keterlibatan Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
"Terkait dengan keterlibatan KSP Moeldoko yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang," ucap AHY.l
Hal ini, lanjut AHY, dibuktikan saat Moeldoko bersedia saat diminta menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang.
AHY juga mengungkit pernyataan Moeldoko saat dituduh ikut dalam gerakan kudeta di Partai Demokrat.
Sebab selama ini, Moeldoko mengaku tidak tahu-menahu, tidak ikut-ikutan terkait masalah internal di dalam Partai Demokrat.
"Tentu apa yang disampaikan KSP melunturkan pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya."
"Yang katanya, ia tidak tahu-menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan, semua ini masalah internal Demokrat," ujar AHY.
Faktanya, lanjut AHY, Moeldoko bukan kader Demokrat sehingga masalah ini bukan masalah internal Demokrat.
AHY juga menyoroti sejumlah kader yang ikut hadir dalam KLB Sumut.
"Tidak mungkin (peserta) punya semangat dan keyakinan kalau tidak mendapat dukungan dari KSP Moeldoko."
"Jadi sekali lagi bahwa apa yang ia sampaikan selama ini dia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketum Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," tegasnya.
AHY juga bilang, pihaknya memiliki banyak bukti terkait hal ini dan puncaknya adalah digelarnya KLB ilegal hari ini.
Dengan demikian, lanjut AHY, sejak awal Moeldoko ingin mengambil alih kepemimpin Ketua Umum PD yang sah dengan cara-cara inskonstitusional serta jauh dari etika dan moral politik.
AHY pun menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sikap-sikap dan perilaku tersebut yang menurutnya bukanlah sikap kesatria.
"Itu bukan sikap kesatria dan bukan contoh yang baik bagi masyarakat," kata AHY.
AHY secara tegas menyatakan, KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.
"KLB dilakukan secara illegal inkonstitusional oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan aktor eksternal," kata AHY pada konferensi persnya di akun YouTube resmi Agus Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).
Dalam pernyataannya, AHY menyebutkan lima poin terkait pelaksanaan KLB Partai Demokrat tersebut.
Pertama, AHY mengatakan, KLB yang terjadi tidak sah karena tidak sesuai Anggaran Dasar (AD/ART) partainya.
"Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Mengapa? karena KLB tidak sesuai tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat yang juga disahkan pemerintah melalui Kemenkumham."
"Artinya, KLB tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ungkap putra sulung SBY.
Menurutnya, KLB bisa dikatakan sah jika ada dukungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partainya.
Berdasarkan AD/ART Demokrat, KLB seharusnya disetujui didukung dihadiri 2/3 dari jumlah DPD dan setengah dari jumlah DPC.
Selain itu, harus ada persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk pelaksanaan kongres.
"Ketiga pasal tersebut tidak dipenuhi. Sama sekali tidak penuhi oleh peserta KLB ilegal tersebut," kata AHY.
Ia menyebut, kebanyakan peserta KLB tersebut adalah sejumlah mantan kader hingga anggota tidak aktif Partai Demokrat.
Kedua, AHY menegaskan, siapapun pihak yang mengatasnamakan DPD dan DPC Partai Demokrat pada kongres tersebut juga ilegal.
"Siapapun yang mengaku, membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan, surat kuasa itu palsu dan melanggar hukum jelas ilegal," ucap AHY.
Ketiga, putra sulung dari SBY itu menuturkan, pihaknya telah melakukan upaya pencegahan terhadap KLB.
Pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah, terkait isu KLB Partai Demokrat.
"Mengingatkan pemerintah melalui surat resmi kepada sejumlah pejabat negara, Menkopolhukam, Menkumham dan Kapolri," ujar AHY.
Ia berharap isu KLB Partai Demokrat mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Keempat, AHY menyinggung pemilihan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
Ia menyebut, kesediaan Moeldoko menjadi ketua umum telah meruntuhkan segala pernyataan terkait kudeta demokrat.
"Tentu apa yang disampaikan KSP Moeldoko, meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya, yang katanya tidak tahu-menahu," kata AHY.
"Apa yang ia (Moeldoko) sampaikan selama ini, ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal," imbuhnya.
Kelima, AHY meminta pemerintah untuk turun tangan membantu menyelesaikan isu yang pecah belah partainya.
Dalam hal ini, ia ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengesahkan keputusan KLB tersebut.
"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat."
"Saya minta dengan hormat Pak Jokowi untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum," jelas AHY.
SUMBER