Baca tanpa iklan
Menurutnya pertemuan tersebut merupakan hal biasa dan telah dilakukan beberapa kali.
Hal itu disampaikan Moeldoko di kediamannya di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2021).
"Begini ya bingung juga saya ya orang ngopi-ngopi kok bisa ramai begini. Apalagi ada yang grogi lagi. Saya itu ngopi-ngopi saja. Beberapa kali di sini (rumah) ya di luar biasa saya bicarakan," kata Moeldoko.
Moeldoko mengatakan tidak hanya dirinya yang didatangi pengurus dan mantan pengurus Demokrat tersebut.
• Seperti Ini Raut Wajah Ayu Ting-Ting Saat Bicarakan Pembatalan Pernikahan Dengan Pihak WO
Menurut dia, Menteri Kordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah didatangi anggota dan mantan anggota Demokrat tersebut.
"Pak LBP juga pernah cerita sama saya. Saya juga didatangi oleh mereka-mereka, saya juga sama. Tapi gak ribut begini," kata dia.
Moeldoko mengatakan permasalahan ditubuh partai Demokrat merupakan dinamika partai biasa.
Pengurus partai seharusnya tidak perlu takut, karena di Partai Demokrat ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Saya ini siapa sih. Saya ini apa biasa biasa aja. Di Demokrat ada pak SBY ada putranya mas AHY, apalagi dipilih secara aklamasi kenapa mesti takut ya . Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Wong saya biasa biasa saja. Dinamika dalam sebuah parpol ya biasa ya seperti itu," katanya.
Sebelumnya, Herman Khaeron, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat menyatakan, partainya masih mendalami kelompok yang diduga ingin mengambil paksa partai berlambang mercy itu.
Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai akan bekerja 1 sampai 2 minggu untuk merespons laporan dari beberapa DPC.
"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai."
"Dalam 1 sampai 2 minggu ini akan bekerja."
"Kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Dalam prosesnya, Demokrat menemukan adanya aliran dana yang diduga untuk menyuap DPC, untuk terlibat dalam 'gerakan kudeta' Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).