Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Vaksin menjadi solusi paling dekat untuk mengatasi pandemi virus corona yang hingga kini terus diupayakan pemerintah. Untuk mengamankan jatah vaksin bagi masyarakat Indonesia, Pemerintah sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang memproduksi vaksin corona, seperti AztraZeneca dari Inggris hingga Sinovac dari China.
Baca juga: Pangdam Jaya: Saya Marah TNI Dijelek-jelekkan!
Sebagai produk yang pasti dicari banyak orang, vaksin corona menjadi rawan dipalsukan. Namun, PT Bio Farma (Persero) yang ditunjuk Pemerintah untuk mendistribusikan vaksin corona mandiri atau berbayar mengaku sudah menyiapkan antisipasi beredarnya produk vaksin corona tiruan atau palsu di masyarakat.
Direktur Digital Health Care Bio Farma, Soleh Ayubi, mengatakan, pihaknya akan membuat ciri berbentuk barcode pada botol vaksin yang sulit untuk dipalsukan.
”Untuk proses yang berkaitan dengan alokasi, di solusi digitalnya sendiri ada beberapa, yang pertama, berkaitan dengan penempelan barcode terhadap botol atau vial vaksin, nanti juga akan ada penempelan barcode dari boksnya," ujar Soleh dalam konferensi pers, Selasa (24/11).
Selain menjadi penanda satu jenis produk, penyematan barcode dimaksudkan Bio Farma untuk menjamin keaslian vaksin. Barcode itu, kata Soleh, juga menyimpan informasi detail yang dibutuhkan pasien atau dokter untuk mengetahui kandungan dalam vaksin tersebut.
"Digital solution tujuannya ada beberapa hal, yang penting adalah terkait dengan keaslian. Tiga atau empat tahun lalu kan ada berita tentang vaksin palsu. Itu kita akan menghindari dengan penempelan barcode, akan digunakan secara mudah bagi calon pasien atau tenaga kesehatan, tinggal di-scan nanti akan muncul informasi detailnya," ucap Soleh.
Selain untuk membedakan asli atau tidaknya suatu produk, pemberian barcode juga dimaksudkan untuk memudahkan proses penelusuran dari produk vaksin tersebut. Sehingga dari penanda itu nantinya, diharapkan Bio Farma dapat menjadi alat monitoring proses distribusi vaksin dan siapa saja pihak yang mendapatkannya.
Baca juga: Pjs Gubernur Agus Fatoni Ucap Salam Perpisahan di Gedung Cengkih
"Distribusi ini sangat rumit, source-nya limited, semua orang rebutan, kita ingin mendapat gambaran yang realtime terhadap distribusi ini. Vaksinnya ada di mana, siapa yang mengangkut," ungkap Soleh.
Soleh kemudian menjelaskan ada banyak tahapan penting dalam proses vaksinasi, mulai dari pengadaan, alokasi, distribusi, pendaftraran peserta, proses vaksinasi hingga penggabungan data vaksin mandiri dan pemerintah yang proses secara keseluruhannya tidaklah mudah.
Dengan tahapan yang melibatkan banyak pihak untuk melakukan vaksinasi dalam jumlah besar di waktu yang singkat, maka dibutuhkan teknologi baik perangkat lunak maupun keras agar proses yang tadinya manual itu bisa mendapat sentuhan otomatisasi.
"Kami melakukan vaksinasi jumlahnya ratusan juta orang, kita perlu otomasi proses-proses yang tadinya manual jadi 100 persen otomatis atau sebagian besar otomatis," tuturnya.
Soleh mengatakan, teknologi dalam proses vaksinasi juga dibutuhkan untuk menghindari kesalahan atau error, mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi penerima hingga menjamin kualitas vaksin.
Untuk seluruh proses tersebut Bio Farma akan menggunakan sistem informasi big data. Bio Farma mengembangkan aplikasi yang digunakan vaksinasi mandiri secara menyeluruh, mulai dari pendaftaran, pre order hingga proses vaksin selesai dan masuk ke dalam big data.
Soleh menjelaskan dalam proses awal pemerintah akan melakukan sosialisasi melalui media online, cetak, elektronik hingga media sosial. Tujuannya memberitahukan bahwa proses vaksinasi akan dimulai.
"Khusus vaksin mandiri, kami BUMN farmasi menyediakan beberapa channel, mulai dari apps, web dan walk-in. Jadi untuk reservasinya bisa melalui app-in, web-in dan walk in," ucapnya.
Untuk proses melalui aplikasi ada 7 tahapan yang harus dilakukan. Pertama pasien melakukan registrasi dan pre-order. Tahap pertama itu bertujuan menangkap data masyarakat apakah sesuai dengan ketentuan vaksinasi Covid-19.
Sebab menurut Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 Kementerian Kesehatan masyarakat yang bisa divaksin berusia 18-59 tahun. "Jadi di vaksin mandiri ini kita ingin initial screening. Jadi kan vaksin kita untuk usia 18-59 tahun, kalau di luar usia itu tentu tidak dilanjutkan," terangnya.
Baca juga: Chord Gitar Putri Delina - Menahan Rasa Sakit
Sistem pre-order ini juga untuk menangkap seberapa besar kebutuhan vaksin hingga mendekati akurat. Sehingga nantinya penyelenggara vaksinasi tidak bisa memesan vaksin melebihi data pre-order tersebut. Tujuannya untuk menghindari penimbunan.
Kedua, pasien melakukan reservasi dan melakukan pembayaran. Aplikasi itu akan memunculkan notifikasi pengingat untuk melakukan pembayaran. Ketiga pasien juga akan menerima reminder tentang proses vaksinasi. Tahap keempat pasien diingatkan untuk mengisi form consent atau assent form.
Tahap kelima pasien baru bisa mengunjungi fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan terdekat dengan lokasi pasien. Kemudian tempat fasilitas seperti RS, klinik ataupun puskesmas akan melakukan validasi QR code yang didapat oleh pasien di dalam aplikasi itu. Setelah itu pasien akan mendapatkan vaksin. Penyelenggara fasilitas vaksinasi akan mengkombinasikan vial-ID dan NIK pasien.
Tahap keenam informasi vaksinasi COVID-19 akan muncul di aplikasi. Pasien akan mendapatkan sertifikat bahwa pasien sudah divaksinasi. "Tahap ketujuh sertifikat ini juga diberikan ke kementerian atau misalnya ke PT KAI. Sehingga jika pasien ini mau naik kereta api mereka sudah bisa, karena KAI sudah dapat data masyarakat yang sudah divaksin," terangnya.
Meski begitu pemerintah juga sudah memikirkan masyarakat yang tidak memiliki smartphone ataupun tidak bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Mereka bisa datang langsung ke lokasi dengan mekanisme walk-in customer service.
"Jadi alokasi masing-masing channel ini disesuaikan karakteristik dari daerah-daerah tersebut. Daerah yang penetrasi teknologi digitalnya tinggi ya kita harapkan semuanya menggunakan apps ini," ujarnya.
Aplikasi yang dimaksud menggunakan aplikasi milik Kimia Farma atau KF Mobile. Namun saat ini belum bisa dilakukan proses reservasi lantaran menunggu komando dari Kementerian Kesehatan. (tribun network/rin/dod)