Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pembakaran kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta polisi untuk diusut tuntas
Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding meminta Kepolisian mengusut tuntas pelaku pembakaran kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).
Selain itu, Sudding juga meminta Kepolisian dapat mengungkap motif pelaku pembakaran tersebut, dan dapat menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam pembakaran.
"Hal ini penting agar persepsi masyarakat dugaaan untuk menghilangkan barang bukti, keterlibatan oknum aparat kejaksaan dalam kasus yg sementara ditangani kejaksaan dapat terjawab," paparnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung masuk ke dalam peristiwa pidana.
Kesimpulan itu diperoleh dari beberapa temuan di lokasi kejadian, serta pemeriksaan terhadap 131 orang saksi.
"Dan beberapa dilakukan pendalaman kemudian mendapatkan keterangan yang kami butuhkan proses selanjutnya, maka peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan dapat dugaan peristiwa pidana," ujar Listyo.
Menurutnya, sumber api bukan berasal dari hubungan pendek arus listrik. Akan tetapi, sumber api berasal dari nyala api terbuka atau open flame.
"Dari hasil olah TKP, puslabfor menyimpulkan sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek tapi diduga karena open flaem atau nyala api terbuka," kata Listyo.
Jaksa Pinangki Kans Dijerat Kejagung dengan Pasal Pencucian Uang, Ini Penjelasannya
Jaksa Pinangki Sirna Malasari kans dijerat Kejaksaan Agung dengan dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Hal itu dilakukan jika pengusutan aliran 'uang panas' Djoko Tjandra terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditemukan bukti yang cukup.
Jaksa Pinangki telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap sebesar 500.000 dolas AS atau setara Rp 7,4 miliar untuk memuluskan permohonan Peninjaun Kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra.
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih mendukung langkah Kejagung membuka peluang untuk menyangkakan kasus Jaksa Piangki dengan dugaan pasal pencucian uang karena melihat indikasi sudah cukup kuat.
Dengan dasar penyelidikan bahwa kemungkinan besar Jaksa Pinangki sudah menerima sejumlah suap.
“Harus, karena (TPPU) dasarnya adalah bahwa ini kan sudah penyelidikan, kita bisa melihat di media, bahwa ia (Pinangki,red) diduga menerima, kemungkinan menerima dari Djoko,” kata Yenti saat dikonfirmasi, Senin (31/8/2020).
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor itu menilai jika Pinangki dikenai pasal TPPU akan membuktikan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang tegas menindak oknum Jaksa nakal yang bermain-main dalam penanganan hukum.
Hal tersebut juga sekaligus menepis kecurigaan di tengah masyarakat karena oknum Jaksa yang selama ini jadi perhatian dijerat dengan pasal TPPU.
Baca: MAKI Ungkap Foto Diduga Jaksa Pinangki Memakai Baju Tahanan dan Bawa Ransel Hitam
“Sangat janggal kalau sampai tidak ada TPPU-nya atau sangat tidak profesional kalau tidak menemukan TPPU-nya itu saja, kalau menurut saya tinggal masalahnya mampu atau tidak, mau atau tidak,” ucapnya.
Yenti yang juga mantan Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK itu menambahkan, temuan adanya pembelian mobil BMW, kepemilikan apartemen senilai 50 miliar, kemudian biaya operasi plastik ke Amerika Serikat, tentu saja membutuhkan uang yang tidak sedikit, menimbulkan kejanggalan jika hanya mengandalkan dari gaji seorang Jaksa.
“Penerimaan uang dari Djoko itu dia gunakan, misalnya oplas (operasi plastik) aja deh, oplas itu kan tidak mungkin bukan TPPU, itu pasti TPPU, karena tidak mungkin orang ngasih, kayaknya sangat tidak mungkin ya alurnya dari penyuap langsung ke dokter oplas itu, kan sangat tidak mugkin, pasti ke yang bersangkutan (Pinangki) dulu, yang bersangkutan lalu bayar,” urainya.
Yenti berharap, pihak Kejaksaan Agung bergerak cepat untuk mengungkapkan bukti hasil penyelidikanya ke publik dugaan tindak pencucian uang tersebut, hal itu agar tidak kembali timbul spekulasi di tengah masyarakat.
“Hanya bisa apa tidak mencari buktinya dan mau cepat atau tidak karena TPPU itu harus cepat,” tuntasnya.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapusenkum) Kejagung Hari Setiyono menyampaikan Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyidikan kasus Jaksa Pinangki, tidak menutup kemungkinan Pinangki akan dijerat pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Proses penyidikan kami terbuka, artinya kita telusuri juga follow the money-nya dipakai untuk apa. Oleh karena itu, penyidik masih menelusuri, jika memang nanti ada bukti permulaan bahwa hasil kejahatannya itu diduga disamarkan untuk membeli sesuatu tentu ada pasal sangkaan daripada itu," kata Hari, pada Kamis (27/8/2020).
Hari mengatakan, pihaknya masih terus menelusuri aliran dana Pinangki.
Apabila memang terbukti hasil kejahatannya itu untuk membeli suatu barang, maka dirinya bisa dikenakan dugaan pasal pencucian uang.
"Saya katakan tadi penyidik masih menelusuri, kalau memang nanti ada bukti permulaan yang cukup bahwa hasil kejahatannya digunakan untuk melakukan pembelian terhadap barang atau apapun, maka tentu ada pasal yang terkait dengan itu adalah dugaannya pencucian uang. Tetapi penyidik masih bergerak, follow the moneynya kemana," tegasnya.
BERITA TERKINI TRIBUNMANADO:
• Ini Harapan Kepala KSOP Bitung Mursidi di Hari Perhubungan Nasional
• Ditpolairud Polda Sulut Sediakan Wifi Gratis Bagis Warga Pesisir Kota Bitung
• Menteri Ketenagakerjaan Bakal Verifikasi 2,8 Juta Calon Penerima BLT Subsidi Tahap 4, Tinggal Tunggu
SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ada Unsur Kesengajaan, Minta Polisi Usut Tuntas Pembakar Kantor Kejagung