TRIBUNMANADO.CO.ID - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan kembali diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Rencananya kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan besok Senin (14/9/2020).
Hal tersebut kini menimbulkan reaksi dari sejumlah kepala daerah.
• DONALD Trump Bongkar Aksi Sadis Kim Jong Un, Pamerkan Jenazah Pamannya, Kondisi Jasad Tanpa Kepala
• WANITA Ini Tirukan Senyum Sadis Isabella Guzman, Videonya Viral dan Booming
Mereka yaitu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Dilansir dari Tribunnews, Ridwan menyarankan agar Anies berhati-hati dalam pengambilan setiap keputusan.
Sementara Bima menyarankan agar setiap kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki regulasi yang jelas.
Lalu, bagaimana tanggapan mereka terkait penerapan kembali PSBB di Ibu Kota?
Ridwan Kamil
Seperti diketahui, setelah Anies mengumumkan kebijakan penerapan kembali PSBB pada Rabu (9/9/2020) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok.
Bahkan, pada Kamis (10/9/2020), kapitalisasi pasar terbukti berkurang hingga Rp 277 triliun.
Terkait dengan hal itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyarankan kepada Anies untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan setiap keputusan.
"Hampir Rp 300 triliun lari gara-gara statement, itu juga menjadi hikmah kepada kita dalam statement Covid ditunggu oleh siapapun, baik oleh masyarakat, pelaku ekonomi," kata Ridwan seperti dikutip dari Kompas.com.
Sehingga menjadi sebuah kehati-hatian bagi kita, agar setiap pernyataan ini dihitung secara baik. Kalaupun itu berita buruk, dipersiapkan sebuah proses sehingga tidak akan menjadi dinamika," tambahnya.
Dalam rapat koordinasi yang dilakukan melalui video conference bersama Anies dan sejumlah kepala daerah di Jabodetabek pada Kamis (10/9/2020), Emil juga menyarankan Anies untuk lebih dulu berkonsultasi kepada pemerintah pusat.
Sebab, kebijakan yang dilakukan di DKI sangat berdampak luas terhadap stabilitas nasional, termasuk dalam sektor perekonomian.
"Saya menyampaikan kemarin karena Jakarta Ibu kota negara, maka kebijakan Jakarta berdampak tak hanya regional tapi nasional," kata Bima Arya.