Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Keterlibatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus Djoko Tjandra semakin gencar dikuak oknum anti korupsi.
Kali ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan sebuah bukti kepada Komisi Kejaksaan (Komjak), Selasa (11/8/2020).
Yakni sebuah bukti dugaan pelanggaran kode etik dan gratifikasi yang diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Djoko Tjandra.
• MAKI Bongkar Sosok TT, Oknum yang Lobi Interpol Hapus Red Notice Djoko Tjandra, Karni Ilyas Kaget
• Anita Kolopaking Ditahan, Faktanya Jadi Penghubung Djoko Tjandra Lobi Brigjen Prasetijo
• Selain Djoko Tjandra, Harun Masiku juga Buronan Namun Belum Tertangkap, Meski KPK Dibantu Polri
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut dugaan uang gratifikasi yang dijanjikan untuk jaksa Pinangki mencapai angka yang fantastis yaitu 10 Juta dollar USD.
Uang tersebut diberikan jika Pinangki berhasil membantu perkara Djoko Tjandra di Mahkamah Agung.
Menurutnya, imbalan itu rencananya diberikan dalam bentuk transaksi pembelian perusahaan energi palsu yang dilakukan Djoko Tjandra.
Hal itu dilakukan untuk kamuflase pemberian imbalan kepada Jaksa Pinangki.
"Jaksa P diduga menerima sebuah janji kalau berhasil nanti akan diberikan suatu imbalan yang besar dalam bentuk dugaan kamuflase membeli perusahaan energi yang diduga itu berkaitan temen-temennya oknum jaksa P.
"Nilainya bahkan rencana pembelian tambang energi tadi sekitar 10 jutaan dollar Amerika Serikat," kata Boyamin di Kantor Komisi Kejaksaan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2020).
Boyamin menjelaskan Jaksa Pinangki dinilai berperan aktif dalam membantu Djoko Tjandra.
Oknum jaksa yang kini telah dicopot dari jabatannya itu telah dua kali pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk bertemu Djoko Tjandra.
"Artinya oknum Jaksa Pinangki ini sangat aktif untuk membantu Djoko Tjandra," katanya.
• Ternyata Selain Jaksa dan Polisi, Ada Satu Orang Berkuasa Lagi Bantu Djoko Tjandra, Inisial Diungkap
Diberitakan sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung RI menerbitkan surat perintah penyidikan terkait kasus tersebut.
Surat Perintah Penyidikan itu dengan nomor : Print-47/F.2/Fd,2/08/2020 tentang penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji.
"Terkait Jaksa PSM yang diserahkan ke Bidang Pidsus, telah diambil kesimpulan bahwa laporan hasil pemeriksaan telah dipandang cukup sebagai bukti permulaan tentang terjadinya peristiwa pidana," kata Hari dalam keterangannya, Senin (10/8/2020).