Baca tanpa iklan
Nadiem Makarim menyatakan ketiga organisasi ini sudah ada di bidang pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.
"Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke, maka identitas, budaya, dan misi dunia pendidikan di Indopnesia tidak akan terbentuk," tandasnya.
Karena itulah Nadiem Makarim secara tegas menyatakan permohonan maafnya kepada ketiga organisasi tersebut.
"Dengan rendah hati saya mohon maaf atas segala keprihatian yang timbul, dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhamadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam program, yang kami sadari betul belum sempurna," kata Nadiem Makarim.
Menurut Menteri Nadiem Makarim, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, maka mimpi untuk mewujudkan pendidikan berkualias bagi penerus bangsa sulit tercapai.
"Kami Kemdikbud siap mendengar dan siap belajar," kata Nadiem Makarim menutup pidato singkatnya.
(*)
PGRI Singgung Program POP Kemendikbud
Acara Indonesia Lawyers Club atau ILC Tv One edisi Selasa 28 Juli 2020 tadi malam berlangsung dengan pembahasan program pendidikan di Indonesia.
Sejumlah fakta menarik berdasarkan hasil pembahasan terkait program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (POP Kemendikbud).
Kebijakan Kemendikbud terbut tampak menjadi polemik di tanah air.
Dikabarkan, sejumlah organisasi besar Tanah Air macam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah memilih hengkang dari program yang dicanangkan Kemendikbud itu.
Termasuk pula Persatuan Guru Republik Indonesia alias PGRI, yang turut undur diri dari POP Kemendikbud tersebut.
Terkait hal itu, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Huzaifa Dadang membeberkannya dalam live Tv One pada program siaran live ILC Tv One dengan tema Nadiem Hibah Konglomerat edisi Selasa (28/07/2020) malam.
Dalam kesempatan itu, Huzaifa Dadang memaparkan alasan di balik keputusan PGRI menarik diri dan tak ambil bagian dalam pelaksanaan POP Kemendikbud.