Berita Bolsel

Pemkab Bolsel, KPU, dan Bawaslu Teken Adendum NPHD, Penyesuaian dengan Permendagri 41 Tahun 2020

Penulis: Nielton Durado
Editor: Alexander Pattyranie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bupati Haji Iskandar Kamaru bersama Ketua KPU Bolsel Stanly Eskolano Kakunsi dan Ketua Bawaslu Bolsel Rolis Hasan menandatangani adendum NPHD, di Kantor Bappelitbang Pemkab Bolsel, Rabu (8/7/2020).

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI - Pemkab Bolsel diwakili Bupati Haji Iskandar Kamaru, bersama Komisi Pemilihan

Umum (KPU) oleh Ketua KPU Bolsel Stanly Eskolano Kakunsi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Ketua Bawaslu Bolsel

Rolis Hasan, menandatangani adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana Pilkada Tahun 2020, di Kantor

Bappelitbang Pemkab Bolsel, Rabu (08/07/2020).

Ini dilakukan dalam rangka penyesuaian, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41

Tahun 2020 tentang pendanaan Pilkada.

Penandatanganan ini dilakukan karena adanya penyesuaian dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020

tentang pendanaan pilkada.

Dimana di dalam Permendagri 54 Tahun 2019 mengamanatkan penyaluran sebanyak tiga tahap, antara lain

40 persen, 50 persen dan 10 persen.

"Kalau di permendagri 41 ini berubah menjadi dua tahap, yakni 40 persen dan 60 persen," terang Bupati Haji

Iskandar Kamaru melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Lasya Mamonto.

Di tempat yang sama, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu turut membenarkan bahwa penandatanganan NPHD ini karena

adanya perubahan mekanisme pencairan dana hibah pilkada.

"Iya, cuma penyesuaian mekanisme pencairan. Awalnya merujuk pada Permendagri 54 Tahun 2019, sekarang merujuk

pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2020," kata Ketua KPU Eskolano Kakunsi.

Ketua Bawaslu Rolis Hasan menambahkan, pada penandatanganan NPHD kali ini tidak ada perubahan angka dana hibah.

"Angka dana hibah tetap sama, tidak ada penambahan maupun pengurangan. Hanya mekanisme saja yang

sedikit berubah," ucapnya.

Sekadar informasi, total dana hibah yang diterima KPU Bolsel kurang lebih Rp 15,5 Miliar.

Sementara yang diterima Bawaslu Bolsel kurang lebih Rp 6,9 Miliar.

Sekedar informasi, dalam penandatanganan ini turut hadir Sekretaris Daerah (sekda) Marzanzius Arvan Ohy,

Kepala BPKPD Lasya Mamonto dan Sekretaris Bawaslu Bolsel Arthur Warokka.

(Tribunmanado.co.id/Nielton Durado)

BERITA TERPOPULER :

• Demi Nikahi Ladyboy Tercantik Se-Thailand, Pengusaha Tajir Ini Ceraikan Istrinya

• Kasus Sembuh Terus Membludak, Jumlah Pasien Aktif Covid-19 Terus Berkurang

• Kisah Dramatis Korban Begal, Suami Peluk Istri Hamil 7 Bulan : Jangan Bergerak, Melawan Kami Tembak

TONTON JUGA :

Berita Terkini