Baca tanpa iklan
Pihaknya juga menyebut bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan pada upaya pencegahan DBD.
"Sistem yang diterapkan untuk memantau nyamuk baik secara mandiri oleh penduduk maupun pemerintah tidak bekerja selama pandemi karena semua energi didedikasikan untuk mengatasi Covid-19," tambahnya.
Dr Nadia mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah membatasi pergerakan para petugas kesehatan yang memantau adanya nyamuk melalui sistem door-to-door dan mendistribusikan larvisida kepada penduduk, atau disebut jumantik.
Sementara itu, Kepala Divisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Bali, I Wayan Widia mengatakan bahwa jumlah kasus yang tinggi di wilayahnya disebabkan oleh tidak adanya kewajiban pembersihan satu bulan sekali karena pembatasan Covid-19.
Menurutnya, kondisi ini membuat sejumlah tempat seperti saluran air, menjadi tempat nyamuk bertelur.
"Dengan anjuran tetap di rumah, orang-orang tidak dapat melakukan aktivitas untuk membasmi sarang nyamuk secara masif," ujar dia.
Adapun tempat-tempat lain dengan reservoir air seperti hotel dan resort, juga menjadi tidak terjaga karena sebagian pekerja tidak bertugas. Kondisi ini pun dinilai turut berkontribusi dalam perkembangbiakan nyamuk.
Menurut Erlina Salmun, Divisi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi NTT, ada kaitan antara jumlah kematian dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang demam berdarah.
Ketidaktahuan ini dinilai menyebabkan kondisi dimana saat mereka membawa anggota keluarga yang sakit, sebagian besar telah cukup terlambat. "Para pasien dikirim ke rumah sakit saat kondisinya sudah parah," katanya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada 64.251 Kasus DBD di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia"