Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Wabah pandemi virus corona atau Covid-19 membuat pemerintah sangat waspada untuk menanggulangi penyebarannya.
Bahkan tak sedikit kepala daerah di Sulut mengusulkan penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) untuk meminimalisir penularan Covid-19.
PSBB pun belakangan ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Medy Lensun menanggapi soal PSBB apabila nantinya diterapkan di Sulawesi Utara (Sulut) maupun di Boltim.
"Saya pikir itu rencana yang baik, namun kita harus mengkaji secara matang," ucap Ketua DPC PDI Perjuangan Boltim.
Menurutnya, Boltim belum layak untuk diberlakukan PSBB, karena dilihat dari sisi ekonomi akan mandek akibat setiap pergerakan yang dibatasi.
"Saya beri contoh di Boltim yang saat ini terdata memiliki 4.410 orang miskin, nah apakah dengan memberikan sembako selama tiga bulan sudah mencukupi kebutuhan mereka? saya pikir ini bukan hanya soal makan, tapi masih banyak hal lain," ucap mantan Wakil Bupati Boltim periode 2010-2015.
Ia menambahkan, yang akan ditakutkan dari pemberlakan PSBB adalah pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi chaos.
"Orang yang lapar akan menjadi beringas, bisa terjadi pengrusakan, penjarahan dan berbagai tindakan kriminal lainnya," ucapnya.
Menurutnya, Presiden RI Jokowi juga tidak tertarik dengan sistem PSBB ini, karena tahu betul dampak negatif yang akan terjadi pada bangsa ini apabila diberlakukan lockdown atau PSBB.
"Saat vidcon penyerahan LHP BPK, mewakili kepala daerah se-Sulut, Walikota Manado menyampaikan usulan PSBB yang disusul dengan jawaban tegas Gubernur Sulut bahwa menolak Sulut untuk diberlakukan PSBB. Barkaca dari Wuhan yang berhasil memberlakukan PSBB atau lockdown, karena masyarakat mereka diwajibkan mendownload satu aplikasi yang terhubung langsung dengan IT. Mereka dapat langsung melaporkan kondisi kesehatan maupun kekurangan apa yang mereka butuhkan kepada satgas Covid pemerintah disana," ucapnya.
Sementara menurutnya, di Indonesia memiliki 3 kendala, pertama masyarakat belum semua menguasai teknologi, kedua jaringan dan terakhir ketersediaan alat dalam hal ini HP belum semua memiliki.
"PSBB akan akan sangat memiliki dampak terhadap masyarakat yang hidup dari pendapatan sehari-hari, serta masalah psikologis masyarakat karena kurangnya interaksi sosial. Jadi menurut saya Sulut, khususnya Boltim belum layak untuk melakukan PSBB," ucapnya. (ana)
BERITA TERPOPULER :
• Bupati Diancam Dibunuh Wakilnya, Berawal dari Pertanyakan soal Proyek, Sempat Nyaris Baku Hantam
• Masih Ingat Siswi SMP yang Bunuh Balita 5 Tahun? Kini Hamil 3,5 Bulan, Pelaku 3 Orang Terdekatnya
• Mantan Panglima TNI Bagikan 100 Perintah Allah di Antaranya Pilih Pemimpin, Wasekjen MUI Ikut Komen
TONTON JUGA :