Berita Boltim

Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi DPR atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019

Penulis: Siti Nurjanah
Editor: David_Kusuma
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana rapat Paripurna istimewa dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2019, di lantai satu, kantor DPRD Boltim, Tutuyan, Rabu (13/5/2020).

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2019, di lantai satu, kantor DPRD Boltim, Tutuyan, Rabu (13/5/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar diikuti oleh 17 dari 20 anggota DPRD Boltim dan dihadiri Bupati Boltim Sehan S Landjar bersama Wakil Bupati Boltim Rusdi Gumalangit.

Sebelum pantia khusus (pansus) mulai pembacaan LKPJ, Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar mengucakan apresiasi setingi-tingginya kepada bupati dan wakil bupati serta jajarannya, yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran.

Alasan Geri Mandagi Ikut Jejak Jendry Pitoy di Persipura Jayapura

Lanjutnya, sebagaimana diamanatkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah pada tanggal 20 April 2020, Bupati Boltim telah menyerahkan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 kepada DPRD Boltim, sebagai sarana pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 tahun anggaran.

"Selanjutnya DPRD melakukan pembahasan laporan serta pertanggungjawaban tahun 2019 secara internal, hal ini ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 71 ayat 3 bahwa laporan pertanggungjawaban terhadap DPRD dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaran pemerintah daerah," ucapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, rapat paripurna rekomendasi terhadap LKPJ terhadap Pemkab Boltim anggaran 2019 masih berlangsung. (ana)

RSUP Ratatotok Buyat Rawat 4 Pasien PDP Covid-19 Asal Boltim

Berita Terkini