Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provini Sulut memberikan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP), terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung tahun anggaran 2019, Senin (11/5/2020).
Kabar gembira ini disampaikan Karyadi kepala BPK perwakilan Sulut secara serentak melalui video conference dan Wali kota Bitung Max J Lomban mengikutinya dengan saksama di Balai Pertemuan Umum (BPU) kantor Wali Kota Bitung dan Ketua DPRD Aldo N Ratungalo di kantor DPRD.
Atas capaian itu, Aldo menyampaikan banyak selamat kepada Wali Kota Bitung Max J Lomban, Wakil Wali Kota Maurits Mantiri, sekda Dr Audy Pangemanan serta seluruh jajaran pemerintah kota Bitung.
"Banyak selamat, WTP ke-9 kali berturut-turut. Dengan capaian ini kiranya menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik lagi," kata Aldo saat diwawancarai Tribunmanado.co.id, Senin (11/5).
• DPRD Gelar Paripurna Rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
Lebih jauh tentang capain pengelolaan keuangan tahun anggaran 2019, DPRD Bitung akan mempelajari melihat catatan atau poin-poin apa yang haru di perbaiki kedepan.
Karena saat ini secara fisik yang teruang dalam buku, belum ada dalam pegangannya.
Pemerintah Kota Bitung melalui Ray Suak kepala Insektorat Kota Bitung kepada Tribunmanado.co.id menerangkan, ada 3 temuan tentang sistem pengendalian intern (SPI) dan 7 temuan tentang kepatuhan dalam buku LHP keuangan pemkot Bitung yang baru saja mendapat opini WTP.
"Hanya aja apa-apa itu catatannya kami belum tahu persis. Karena buku LHP belum ada," kata Suak.
• Daerah Bolmong Aman dari Virus Corona, Pasien Tenaga Kesehatan Tercatat dari Kotamobagu
Terpisah Albert Sarese Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung menambahkan penyampaian hasil LHP BPK, disampaikan secara simbolis kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Bitung.
Dengan capaian ini menurut Albert menjadi motivasi untuk memberikan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
"Untuk pengelolaan tahun 2020 beda dengan tahun 2019. Tahun ini ada bencana non alam covid 19 terjadi hampir 2 bulan, walaupun belum tahu persis sampai kapan kami menyesuaikan. Karena pengelolaan keuangan daerah banyak aturan baru yang keluar terutama terkait covid 19," jelas Sarese.
Terkait dengan kendala atau hambatan yang terjadi di tahun 2020, misalkan sudah tidak bisa melakukan konsultasi hingga bimtek ke luar daerah dari segi pengelolaan kata dia tidak masalah.
• BPK Rilis Hasil Audit Laporan Keuangan 15 Pemda Kabupaten/Kota, Ini Hasilnya
Karena, meski tidak bisa tatap muka langsung masih bisa disiasati dengan video conference (vicon) sepanjang maksud dan tujuannya pelaksaan kegiatan terpenuhi, sasaran tercapai.
Hanya saja ada perbedaan, kalau tata muka langsung lebih leluasa tidak terbatas. Apa saja yang hendak ditanyakan, sedangkan untuk vicon terbatas ruang dan waktu.
"Vicon tergantung pada jaringan, ketika sementara bicara lalu signal terganggu sasaran bisa tidak tercapai. Namun dengan kondisi sekarang tidak ada lagi perjalanan keluar daerah ada efisiensi dari segi pengelolaan keuangan daerah ada penghematan," tandasnya.