Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sudah berkunjung ke 7 negara dalam 3 bulan terakhir.
PKS pun memberikan kritikan dan menyinggung Pidato Jokowi soal kunjungan kerja ke luar negeri.
Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan per Oktober 2019, Prabowo tercatat sudah mengunjungi tujuh negara.
Menhan Prabowo sudah berkunjung ke Malaysia pada 14 November 2019, Thailand pada 17 November 2019, Turki pada 27-29 November 2019, dan China pada 15 Desember 2019.
Kemudian disusul Jepang pada 20 Desember 2019, Filipina pada 27 Desember 2019, dan Perancis pada 11-13 Januari 2020.
Satu di antara yang melontarkan kritikan adalah partai pengusung Prabowo Subianto saat Pilpres 2019, PKS.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, wajar Prabowo mendapat sorotan dari publik soal kunjungan kerja yang dilakukan.
Sebab, menurut Mardani, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.
"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," tuturnya, Jumat (17/1/2020).
Mardani justru menyinggung pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat menyatakan, kunjungan atau studi ke luar negeri bisa dilakukan melalui ponsel.
"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri."
"Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani, dikutip dari Kompas.com.
Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas.
Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.
"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik."
"Semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar Mardani.
Selain Mardani, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya juga ikut mengomentari kunjungan kerja Prabowo.
Lewat akun Twitter-nya, Yunarto menyindir Prabowo kerap jalan-jalan.
"Menhan jalan2 mulu yak...," tulisnya, Selasa (14/1/2020).
Kritikan ini pun dibalas dengan pembelaan oleh Partai Gerindra.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan Prabowo bukan kehendak pribadi.
Ia juga menegaskan, diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo ke luar negeri merupakan perintah Jokowi.
"Kunker itu atas perintah Presiden, dalam rapat terbatas (diminta) untuk meninjau meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan dengan negara-negara yang dikunjungi," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).
"Ini sekaligus melihat alat-alat pertahanan. Jadi bukan kehendak Pak Prabowo untuk jalan-jalan," ujar dia.
Selain itu, Dasco mengatakan, kepergian Prabowo ke luar negeri tersebut telah melalui keputusan rapat terbatas menteri dan presiden.
Ia juga meminta PKS tidak genit berkomentar.
"Ya dalam rapat terbatas (diminta Jokowi). Dalam rapat-rapat bidang pertahanan. Satu lagi, (PKS) jangan genit," kata dia, dikutip dari Kompas.com.
Diketahui, Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri dalam rangka menjalankan tugas utama sebagai Menteri Pertahanan yakni, diplomasi pertahanan.
Dalam diplomasi pertahanan ini juga sebagai upaya implementasi modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, diplomasi pertahanan merupakan bagian penting dari konsep besar pertahanan Indonesia.
"Sejak awal beliau menyatakan, dua bulan sampai enam bulan pertama beliau akan fokus pada modernisasi alutsista," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
Di sisi lain, lanjut Dahnil, apa yang tengah diperjuangkan Prabowo kerap menuai kritik.
Menurut dia, pengkritik terhadap alur kebijakan Prabowo itu pada umumnya tak memahami tentang pertahanan.
"Nah kritik kenapa harus sering ke luar negeri, berangkat dari pengamat politik yang enggak paham tentang pertahanan, padahal tugas Menhan adalah diplomasi pertahanan," kata dia, dikutip dari Kompas.com.
(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya/Tsarina Maharani)