Baca tanpa iklan
Menurut Hikmahanto, Indonesia harus menolak keinginan China yang ingin menyelesaikan sengketa ini secara bilateral.
"Rencana China itu harus ditolak oleh pemerintah Indonesia karena empat alasan," katanya.
Pertama, bila China tidak mengakui ZEE Indonesia di Natuna Utara, demikian pula Indonesia harus tetap konsisten tidak mengakui wilayah tradisional penangkapan ikan nelayan Cina.
"Atas dasar sikap Indonesia ini, bagaimana mungkin Indonesia bernegosiasi dengan sebuah negara yang klaimnya tidak diakui oleh Indonesia?" sebutnya.
Kedua, sikap Indonesia yang konsisten ini telah mendapat penegasan dari Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam penyelesaian sengketa antara Filipina melawan Cina. Dalam putusannya PCA, tidak mengakui dasar klaim Cina atas 9 garis putus (9-dash) maupun konsep traditional fishing right.
Menurut PCA, dasar klaim yang dilakukan oleh pemerintah China tidak dikenal dalam 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) di mana Indonesia dan Cina adalah anggotanya.
• Info BMKG: Prakiraan Cuaca 33 Kota Besar Indonesia, Hari Sabtu 4/1/2020, Hujan Petir di Wilayah Ini
"Jangan sampai posisi yang sudah menguntungkan Indonesia dalam putusan PCA dirusak dengan suatu kesepakatan antarkedua negara," tegasnya.
Ketiga, Indonesia tidak mungkin bernegosiasi dengan China karena masyarakat internasional tidak mengakui keabsahan 9 garis putus dan traditional fishing right yang diklaim oleh China.
Terakhir, jangan sampai pemerintah Indonesia oleh publiknya dipersepsi telah menciderai politik luar negeri yang bebas aktif.
Menurut Hikmahanto, ketergantungan Indonesia atas utang luar negeri asal Cina tidak seharusnya dikompromikan dengan kesediaan pemerintah bernegosiasi dengan pemerintah Cina.
"Justru bila perlu Presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia di tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di kapal perang Indonesia di Natuna Utara," sebutnya.
Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com
Subscribe Tribun Manado Official