Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus membahas dan mengkaji masalah toleransi, paham radikalisme dan persoalan sosial kemasyarakatan yang memunculkan keresahan di masyarakat.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj menyatakan toleransi bukan hanya pada permasalahan agama, tetapi juga dalam hal ekonomi.
Hal itu didasarkan pada realita kehidupan masyarakat Indonesia yang mengalami ketimpangan sosial.
Demikian dikatakan Ketua Umum PBNU itu dalam diskusi bertajuk 'Mewujudkan Negara yang Damai dan Toleran untuk Indonesia yang Lebih Maju', di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
"Oleh karena itu menuju Indonesia ke depan yang lebih maju dan sejahtera maka toleransi ini bukan hanya masalah agama tapi toleransi dalam ekonomi juga," kata Said.
Said bercerita saat dirinya membicarakan masalah toleransi beragama di depan ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang.
• Hati-hati Terhadap Bumbu Dapur Ini, Bisa Jadi Penyebab Penyakit Gagal Jantung!
• Christiany Juditha: Kami Belum Terima Surat Terkait Program ASN Sebagai Influencer
• LINK Live Streaming Indosiar Borneo FC vs Persib Bandung, Sore Ini Pukul 17.45 WIB
Kala itu, dirinya diprotes lantaran para mahasiswa lebih membutuhkan penjelasan tentang toleransi ekonomi.
"Saya pernah ceramah di Universitas Brawijaya Malang, bicara toleransi masalah agama itu langsung diprotes mahasiswa, 'saya sudah ngerti, ini yang belum toleransi ekonomi',
di Malang ini ada pengusaha yang menguasai proyek kabupaten di sini, di mana-mana tidak ada toleransi ekonomi'. Tapi kita sudah ada toleransi agama," ujar Said.
Lebih lanjut, ia menegaskan NU tidak anti terhadap konglomerat.
Namun, ia mengimbau para pengusaha besar untuk peduli terhadap masyarakat menengah ke bawah.
"Konglomerat yang harus peduli dengan kelas menengah, dan kelas menengah peduli dengan grassroot (akar rumput) sehingga terjadi pemerataan," katanya.