Baca tanpa iklan
"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," bebernya.
Menurut Novel Bamukmin, pimpinan BUMN tidak boleh diisi oleh sembarang orang.
"Tidak boleh dipimpin oleh orang sembarangan, apalagi Ahok dengan perangai buruk bisa menggangu etos kerja dan masih banyak kasus yang diduga terlibat korupsi di berbagai bidang," katanya.
"Nah, ini yang menjadi ganjalan berat untuk Ahok memimpin di BUMN," imbuh Novel Bamukmin.
Alasan serupa juga dikemukakan oleh Rizal Ramli.
Menurut Rizal Ramli, Ahok merupakan tokoh bermasalah dan kontroversial, sehingga tak perlu dimasukkan ke BUMN.
"Sebetulnya sih sederhana, Ahok punya banyak kasus keuangan," tutur Rizal Ramli dikutip TribunWow.com dari Talk Show tv One pada Minggu (18/11/2019).
Rizal Ramli kemudian memberikan beberapa kasus terkait Ahok.
"Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, beli tanah Cingkareng dari DKI, kasus Trans Bus itu yang importer Tiongkok," ujarnya.
"Kasus-kasus itu menunjukkan dia tidak biasa dengan Good Goverment," imbuh Rizal Ramli.
Rizal Ramli juga menyinggung soal perpecahan masyarakat saat Pilkada DKI 2016.
Menurutnya, Jokowi hanya akan menciptakan masalah baru jika memasukkan Ahok di BUMN.
Sementara itu, Serikat Pekerja Pertamina menolak Ahok karena beberapa alasan.
Dikutip dari Tribunnews, dalam spanduk penolakan mereka, tertulis soal figur Ahok yang dianggap tukang bikin gaduh.
Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar membenarkan ‎Serikat Pekerja Pertamina telah membentangkan spanduk penolakan tersebut.