TRIBUNMANADO.CO.ID - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut telah menerima tawaran untuk mengisi jabatan sebagai petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ahok disebut-sebut akan menduduki kursi Dirut PLN.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menuturkan, pertemuan antara Erick Thohir dan Ahok memang demi mengajak mantan Gubernur DKI Jakarta itu, untuk bergabung di BUMN.
"Kita minta Pak Ahok untuk bergabunglah di BUMN. Di salah satu BUMN. Jadi untuk bantu kita lah," ujar Arya kepada Tribun Network, Rabu (13/11/2019).
Ada sejumlah pertimbangan atau alasan BUMN membutuhkan sosok Ahok.
• Jika Bukan Pimpinan PLN, Ahok Bisa Menduduki 3 Kursi Kosong Dirut di BUMN
Protes Kinerja PLN
Ahok sendiri sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta sempat memprotes kinerja PLN yang mematikan aliran listrik di Rumah Pompa Waduk Pluit.
Akibatnya, air di Kali Abdul Muis meluap hingga menggenangi kawasan Ring I atau Jalan Medan Merdeka.
Menurut dia, seharusnya pada saat musim hujan seperti ini, rumah pompa di sana dijadikan lokasi vital yang tidak dapat dimatikan aliran listriknya.
"Kamu tahu enggak kenapa (air Waduk Pluit) naik terus? PLN matikan aliran listrik di situ, makanya pompa enggak bisa jalan dan hujan turun terus, naik dong airnya. Pertanyaan saya, kenapa PLN matiin listrik di Waduk Pluit? Alasannya takut nyetrum orang, sudah banjir belum di Pluit," kata Ahok di ruang kerjanya, di Balai Kota, Senin malam, dilansir dari berita kompas.com berjudul Bantah Ahok, Dirut PLN Ingatkan Banjir Bukan karena Listrik Mati!
Menurut logika Ahok, untuk apa PLN mematikan aliran listrik di Waduk Pluit, sementara kawasan itu belum terendam banjir.
Apabila di kawasan tersebut sudah banjir, PLN baru bisa menghentikan aliran listrik.
Sebab, lanjut dia, genset yang tersedia hanya mampu menyalakan dua dari total 12 pompa.
Menanggapi hal tersebut, mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir membantah pernyataan ahok.
Sofyan mengungkapkan, justru karena banjir itulah, aliran listrik terpaksa dimatikan sehingga membuat pompa air tak bisa berfungsi.