Baca tanpa iklan
Kami sarankan baca mekanisme baik-baik, jangan cepat ambil keputusan, cek dulu jabatan sesuai dengan pendidikan dimiliki, penempatan ada di mana, instansi mana, cek betul yang sesuai dengan kondisi pelamar.
Tahun lalu, pendaftaran di situs BKN sempat bermasalah, bagaimana antisipasinya tahun ini?
Sudah diantisipasi, dulu saja diselesaikan. Sudah dihitung betul beban tertinggi kapan, sudah diperhitungkan.
Pada perekrutan tahun ini, apakah masih menggunakan passing grade?
Ada kebijakan tahun ini masih sama dengan tahun lalu, ada penetapan nilai ambang batas (passing grade). Sudah diatur di dalam Peraturan Menpanrb nomor 24 tahun 2019. Itu secara umum bisa dibilang turun dari tahun sebelumnya.
Test Karakteristik Pribadi (TKP) itu 126, dulunya 143. Test inteligensia umum skornya tetap 80, sementara Tes Wawasan kebangsaan jadi 65. Total 271
Tahun lalu banyak peserta tak lulus karena tak capai passing grade. Bagaimana menentukan passing grade? Apa kemudian menurunkan standar nilai?
Ada pengujian sebelumnya, di seluruh wilayah ada yang mewakili, kemudian jatuh passing grade. Tidak semata-mata menaikan atau menurunkan, tapi melalui uji coba.
• Surya Paloh Tampak Diperebutkan, Presiden Jokowi Akui Cemburu dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman
Pasing grade bukan masalah target untuk isi dan tidak terisi, tapi untuk mengukur menyeimbangkan supaya tidak ada gap antara standar kompetensi yang disyaratkan jabatan, dengan kopentensi dimiliki oleh calon pegawai, harus match. Soal tidak terpenuhi (passing grade)itu kebijakan
Bagaimana BKN mendeteksi PNS terpapar paham radikal, dan masalah integritas?
Ada tiga tes yang harus dilalui tes karakteristik pribadi, tes inteligensia dan tes wawasan kebangsaan, integritas dan radikal itu bisa terdeteksi. Intinya ada di dalamnya.
Bagaimana pemerintah menentukan jumlah PNS yang akan direkrut?
Esensinya penetapan kebutuhan, penetapan formasi itu zero growth, atau perekrutan sejumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun.
Seperti apa mekanismenya?
Mekanisme begini, untuk menentukan kebutuhan maka di proses dengan analisis kebutuhan. Itu diajukan oleh instansi atau pemda. Sebelum mengajukan kebutuhan PNS, wajib melampirkan analisis kebutuhan ini.