TRIBUNMANADO.CO.ID - Tokoh Suluh Kebangsaan Mahfud MD berpendapat tentang konstalasi perpolitikan yang terjadi saat ini.
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menjelaskan dalam dunia politik,
tidak ada sesuatu yang mutlak. Artinya, tidak semua permintaan suatu pihak harus dipenuhi,
dan tak semua keputusan bisa dipaksakan.
"Di dalam politik itu, tidak ada mutlak-mutlakan. Tidak semua yang diminta itu bisa dipenuhi semua,
tidak semua yang diputuskan harus dipaksakan semua,
" ungkap Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).
Baca: VIRAL, Pengemis Ini Tega Sewakan Bayinya Seharga Rp 70 Ribu Per Hari Agar Dikasihani
Baca: Panglima TNI Lakukan Mutasi 69 Perwira Tinggi, Pangdam XIII/Mdk Ditugaskan Jadi Asops Panglima TNI
Baca: VIRAL Foto Jadul Adian Napitupulu, Fahri Hamzah, Fadli Zon Saat Jadi Aktivis: Kayaknya Pemain Lama
Mahfud memberikan pesan tersebut kepada pemerintah dan peserta aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI beberapa hari belakangan ini.
"Ini pesan kepada yang demo, tidak semua harus dipenuhi, karena di politik negara menyediakan banyak cara.
Juga yang punya kebijakan tidak bisa memaksakan sepenuhnya," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Ketua MK ini juga menjelaskan bahwa presiden dan pemerintah telah mengakomodasi sebagian aspirasi pengunjuk rasa.
Salah satunya yakni sikap Presiden yang memutuskan menunda pengesahan RKUHP hingga pergantian struktur keanggotaan DPR yang baru.
Baca: Maia Estianty Tak Membatasi Al, El dan Dul untuk Berkarir: Terserah yang Penting Happy
Baca: Jessica Iskandar Ngaku Rumah Mewahnya Berhantu, Ternyata Bekas Rumah Tua yang Dipugar
Baca: Cerita Luna Maya Syuting di Suhu Minus 7 Derajat: Itu Pengalaman Hidup dan Mati
FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO
Kemudian soal RUU Permasyarakatan terkait aturan pemberian remisi dan
kebebasan bersyarat kepada koruptor juga telah ditarik.