Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Program jaminan sosial bagi pekerja sosial keagamaan yang digagas BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) dan Pemprov Sulut ternyata menarik bagi Pemprov Jateng.
Pemda yang dipimpin Ganjar Pranowo itu siap meniru program jaminan yang memberi perlindungan bagi puluhan ribu pekerja sosial keagamaan.
"Itu berawal saat kami menerima Anugerah Paritrana yang diserahkan Wapres Jusuf Kalla. Ada yang menarik usai penyerahan di Istana Negara," kata Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen dalam jamuan makan malam bersama Pemprov Sulut dan BPJS TK Manado di Pirates Marina Plaza, Rabu (17/07/2019).
Katanya, saat itu Kepala Dinas Tenaga Kerja membisikinya, Jateng perlu belajar ke Sulut yang punya program jaminan sosial bagi tokoh agama.
"Kebetulan pula, Kota Bitung juga menerima Anugerah Paritrana untuk kategori kota. Itulah kenapa kami yang 52 orang ini malam ini ke sini," kata Maimoen.
Pemda Jateng berencana memberikan perlindungan bagi tokoh agama. Karenanya, mereka datang belajar program yang sudah lebih dulu diterapkan Sulut.
Berita Populer:
* Inilah Sosok yang Siap Pulangkan Habib Rizieq untuk Saksikan Pelantikan Jokowi-Maruf, Siapakah Dia?
* Selama 27 Tahun Hidup dan Menyendiri di Hutan, Pria Ini Ngaku Sudah 1.000 Kali Lakukan Ini
* 5 Video HOT Kanit Ditreskrimsus Dilihat Bhayangkari: Perlu Saya Tunjukkan ke Kapolda Bahkan Kapolri
"Sebelumnya kami memberi insentif ke 171 ribuan tokoh agama tapi itu kurang . Kedepan, kami akan shift dengan jaminan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan," kata Maimoen yang gemar berpeci.
Rombongan 'studi banding' dari Jateng bukan sembarang. Dipimpin Wagub, disertai Deputi Direktur BPJS TK Wilayah Jateng, Moch Triyono; Kepala Disnaker Jateng, Karo Kesra Jateng, Kepala Dinas Tenaga Kerja se- Jateng, Kepala BPJS TK se-Jateng dan beberapa Sekda.
"Kita bawa 52 orang pejabat ke sini. Kami serius menerapkan ini. Jika tak ada aral APBD Perubahan kami alokasikan ataupun paling lambat tahun depan jalan," jelasnya.
Direktur Kepesertaan BPJS TK, E. Ilyas Lubis mengatakan, Jateng dua kali mendapatkan Anugerah Paritrana. "Anugerah itu kami berikan sebagai apresiasi kepada Pemda yang peduli pada perlindungan seluruh tenaga kerja," katanya.
Katanya, BPJS TK berkewajiban meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Nasional sebagai amanat UU. "Undang - undang mengatakan, perlindungan harus meliputi pekerja formal dan informal tanpa kecuali. Sebab risiko, kecelakaan kerja, dampaknya sama bagi pekerja formal dan informal," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut Erny Tumundo mengatakan, program jaminan sosial bagi pekerja sosial keagamaan adalah wujud perlindungan Pemprov bagi pekerja informal.
"Pembiayaan premi dibebankak ke APBD setiap tahun. Program ini sejak tahun lalu," kata Tumundo
Sementara, Kepala BPJS TK Cabang Manado, Adi Safa C. menjelaskan, program perlindungan bagi pekerja sosial keagamaan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah Sulut
"Ini bisa dilihat dari jumlah kepesertaan. Dari awalnya diperkenalkan melindungi 35 ribu pekerja, saat ini BPJS TK Manado menjamin sedikitnya 76 ribu peserta dan itu akan terus bertambah," ujar Adi.(ndo)
Baca: Festival Pesona Bunaken 2019 - Steven Kandouw Seruput Kopi Khas Kotamobagu
8 Artis Berstatus Janda, Makin Cantik dan Seksi, Ada yang Awet Muda di Usia Hampir Kepala Empat
Baca: Pilkada Minsel 2020, AGK Berseri-Seri Dapat Dukungan Tokoh Penting PDI Perjuangan
Baca: Begini Komentar Richard Sualang Terkait Nama-Nama Kader PDI Perjuangan di Pilwako Manado 2020
Baca: Rafika Ponggawa Sebut Pengelolaan Cengkih Tak Melulu Jadi Kretek