Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menyelenggarakan satu kegiatan di Hotel Aryaduta Manado, Kamis (04/07/2019).
Dalam kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan BPJS dan dari perwakilan pemerintah kota.
Maliki, Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, mengatakan, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan harus berinovasi.
"Kami mengharapkan pemerintah daerah bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, untuk mencoba bagaimana kita bisa berinovasi.
"Karena karakteristik dari penduduknya berbeda - beda, kalau kesehatan saya pikir cukup lumayan," ucap Maliki.
Di tempat yang sama hadir staf ahli dari Pemerintah Kota Manado.
Atto RM Bulo, Staf Ahli Wali Kota Manado Bidang Hukum dan Politik mengatakan informasi dari wali kota.
"Jadi sebetulnya ada statement dari Wali Kota Manado bahwa semua pekerja informal di kota Manado akan diupayakan dijamin oleh pemerintah daerah.
"Di Manado sendiri kurang lebih 30 persen untuk tenaga kerja," ucap Atto.
Hadi Purnomo sebagai asisten deputi bidang kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) mengatakan, dari pemerintah di tahap pertama ini tahapan formal.
"Memang dari pemerintah harapannya tahap pertama itu, yang formal tertuang di dalam undang - undang.
"Artinya tertuang yaitu tahapan, pertama formal dan selanjutnya informal," ucap Hadi.
Ia pun menambahkan pendekatan kita bagaimana jaminan kecelakaan kerja, kematian, adalah kebutuhan.
Jadi bukan kewajiban, tapi itu kebutuhan.
Hadi pun menggambarkan dari sisi ojek online, untuk BPJS Ketenagakerjaan.