Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta massa pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mematuhi instruksi pimpinannya untuk tak berbondong-bondong mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembacaan putusan sengketa Pilpres, Kamis (27/6/2019). Polisi pun melarang aksi dilakukan di sekitar gedung MK.
"Ya (saya) hanya meneruskan imbauan dari BPN untuk tidak perlu ada aksi massa. Saya yakin itu (imbauan Prabowo dipatuhi)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa kemarin.
Ia pun mengapresiasi Prabowo yang telah menginstruksikan para pendukungnya untuk tak berbondong-bondong datang ke MK saat putusan dibacakan. Hal itu menurut Kalla bisa mengantisipasi kerusuhan.
Baca: Kata Olly soal Stadion Sulut United: Begini Nasib Herrie Cs
Kalla yang mantan Ketua Umum Partai Golkar meyakini pembacaaan putusan sidang sengketa Pilpres akan berlangsung aman lantaran sudah ada instruksi dari Prabowo kepada pendukungnya agar tidak demo ke MK.
"Saya yakin, besok lusa, ini akan aman-aman saja. Lagian sudah capek semua. Tapi saya apresiasi Pak Prabowo yang menginstruksikan tidak ada aksi massa. Jadi aman-aman saja," lanjut Kalla.
Jusuf Kalla pun meminta semua pihak untuk tak berkumpul di depan Gedung MK, saat putusan sengketa Pilpres 2019 dibacakan. Ia meminta pihak-pihak yang hendak menggelar acara halal bihalal atau silaturahmi agar tak melakukannya di depan Gedung MK, tetapi di tempat yang layak.
Hal itu disampaikan Wapres menanggapi rencana halal bihalal di depan Gedung MK oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212. "Kan apa yang saya baca ingin jadi ingin halalbihalal daripada 212. Kalau mau halalbihalal tentu di tempat yang pantaslah. Bukan di depan MK. Masa halal bihalal di depan MK. Kan itu enggak pantas," ujar Kalla.
Kalla menyarankan pihak yang hendak menggelar halal bihalal di depan Gedung MK mencari tempat yang lebih layak. Ia mengatakan agar mereka menggelar halal bihalal di Masjid Istiqlal yang luas lokasinya.
Baca: Bahas Konflik Sosial, Ormas Adat Bakal Berkumpul di Tempat Ini!
Menurut Kalla, jika PA 212 tetap menggelar halal bihalal di depan Gedung MK, maka akan mencederai spirit halal bihalal itu sendiri. Kalla mengatakan tak ada halal bihalal yang disisipi demonstrasi.
"Tidak ada acara halal bihalal sambil demo. Itu kan melanggar etika dan mencederai namanya halalbihalal. Namanya halalbihalal kan spirit keagamaan kan," lanjut Kalla.
Terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mempertanyakan rencana sejumlah organisasi untuk berdemo di MK. Menurut Wiranto, paslon nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mengimbau kepada pendukungnya agar tidak menggelar demo di MK.
"Bahkan, beliau (Prabowo) memohon untuk tidak lagi mendatangi MK. Lalu beliau juga mengatakan, apa pun keputusan MK akan diterima dan dihormati," ujar Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
Demikian pula dengan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Wiranto mengatakan, semua peserta Pilpres 2019 sudah berkomitmen soal itu. Tidak ada alasan lagi bagi para pendukung untuk menggelar aksi massa. Jika aksi itu tetap terjadi, Wiranto mempertanyakan apa yang diperjuangkan.
"Kalau ada gerakan massa saya perlu tanyakan, ini gerakan untuk apa? Yang diperjuangkan apa? Lalu kelompok mana?" ujar Wiranto.
Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin menyampaikan rencana pihaknya, PA 212 bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan beberapa organisasi lainnya memobilisasi massa untuk mengawal sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK. Pada kesempatan yang sama, akan dilakukan kegiatan halalbihalal.