"Jadi dari awal kami sudah teriak patut diduga ada DPT tuyul 17,5 juta, angkanya sama kan (dengan selisih)," katanya.
Kemudian soal kemungkinan pembuktian kecurangan di 38 ribu TPS, Andre Rosiade menyebut tak ada yang tak mungkin.
"Kan tidak ada yang tidak mungkin, Allah yang membolak-balikan hati," kata Andre Rosiade.
"Ini bukan hati, ini surat suara," kata narasumber yang ada di studio.
Ia pun menyebut bahwa hati yang ia maksud yakni hati Ketua Mahkamah Konstitusi.
"Membolak balikan hati hakim konstitusi, kita punya data kecurangan yang luar biasa, DPT bermasalah, dan data lain, ini yang akan kita bawa, hari ini tim kami akan bawa, insya Allah sebelum batas waktu berakhir kita akan bawa ke MK," tandasnya.
Sikap Prabowo-Sandi
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memberikan keterangan pers pasca ditetapkannya hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (21/5/2019) dini hari.
Pada keterangan persnya itu, Prabowo Subianto menolak hasil rekapitulasi Pilpres 2019, dan menyebut bahwa pengumuman hasil rekapitulasi itu janggal.
Dilansir dari Kompas TV Selasa, Prabowo Subianto menyindir pengumuman hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU.
"Untuk menanggapi pengumuman KPU dini hari, senyap-senyap begitu, di saat orang masih tidur atau bahkan belum tidur," kata Prabowo Subianto sambil tertawa.
Menurut Prabowo Subianto, sikapnya masih sama seperti yang ia sampaikan pada minggu lalu.
"Seperti yang telah disampaikan pada pemaparan kecurangan pemilu 2019, di Hotel Sahid Jaya pada tanggal 14 Mei 2019, yang lalu, kami pihak paslon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan," kata Prabowo Subianto didampingi oleh cawapresnya Sandiaga Uno dan beberapa tokoh di belakangnya.
Menurutnya, ia sudah memberi waktu kepada KPU untuk memperbaiki selurus prosesnya, tapi tidak ada tanggapan.
"Pihak paslon 02 juga telah menyampaikan untuk memberi waktu untuk memperbaiki seluruh proses sehingga benar-benar mencerminkan hasil pemilu yang jujur dan adil. Namun hingga pada saat terakhir, tidak ada upaya yang dilakukan oleh KPUuntuk memperbaiki proses tersebut," katanya.