Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi menolak hasil penghitungan suara yang saat ini sedang berjalan di KPU RI.
Penolakan tersebut diutarakan oleh Ketua BPN Jend (purn) Djoko Santoso dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5) sore.
Menanggapinya, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengaku pernyataan penolakan kubu BPN bukan sebuah masalah serius.
Sebab, ia berpegang pada prinsip bahwa segala dugaan atau indikasi kecurangan, bisa dilaporkan ke lembaga yang berwenang mengatasinya seperti Badan Pengawas Pemilu.
Ketentuan tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Nggak ada masalah. Prinsipnya begini, kalau ditemukan indikasi kecurangan, dilaporkan kepada lembaga terkait, misalnya Bawaslu. Biar Bawaslu yang memproses," kata Ilham saat ditemui di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019) malam.
Sepenuturan Ilham, KPU hingga kini terus membuka diri terkait indikasi-indikasi kecurangan tersebut.
Pihak-pihak yang keberatan dan menduga ada praktik kotor dibalik penyelenggaraan Pemilu bisa menindaklanjuti temuan mereka ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"KPU sampai saat ini membuka diri terhadap hal hal yang diindikasikan penyelenggara Pemilu itu melakukan kecurangan, silakan saja dilaporkan," tegas Ilham.
Dalam acara yang digelar oleh BPN sore tadi, Ketua BPN Djoko Santoso berpandangan para penyelenggaraan Pemilu 2019 telah keluar dari prinsip langsung dan bersih (Luber).
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko Santoso.
BPN juga memaparkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya. Pemaparan dilakukan oleh tim pakar Prabowo-Sandi Laode Kamaluddin.
Menurutnya, berdasarkan penghitungan formulir C1 hingga Selasa 00.00 WIB, perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara sementara pasangan Prabowo Sandi 54,24 persen atau 48.657.483 suara.
"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo -Sandi unggul," ungkap Laode.
Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen dari keseluruhan total TPS.
Ia mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.
"Kalau ada yang mau menantang ini silakan, kita adu data saja. Inilah angka-angkanya yang kita miliki," katanya.
Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum diinput, formulir C1 diversifikasi dan divalidasi.
"Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," pungkansya.
Tim Prabowo Undang Kubu Jokowi: Buka Data Dugaan Penyimpangan Pemilu
Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal mengungkapkan dugaan penyimpangan Pemilu 2019.
Mereka mengundang sejumlah pihak, termasuk tim 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Hal itu disampaikan cawapres Sandiaga Uno usai bertamu ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Senin (13/5/2019). Sandi mengatakan pemaparan dugaan penyimpangan pemilu akan dilakukan tim khusus.
"Besok akan ada papan dari tim khusus dan kami mengundang seluruh elemen masyarakat, baik itu pakar di berbagai bidang dan kita harapkan paparan besok bisa mengungkap temuan-temuan yang berkaitan dengan IT dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebelum pas dan sesudah Pemilu 17 April," ujar Sandiaga.
Pemaparan itu akan digelar pukul 15.30 WIB di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Sandi sendiri mengaku diminta Prabowo untuk membuka paparan.
"Besok dimulai jam 3 siang, bakda asar 15.30 WIB di Hotel Sahid. Oleh karena itu Pak Prabowo memanggil saya untuk berkoordinasi, saya diminta untuk membuka paparan detail besok dan mudah-mudahan juga seluruh masyarakat kita juga mengundang perwakilan negara asing, duta besar untuk mereka melihat secara detail apa saja yang sudah menjadi temuan dan sudah kita laporkan pada laporan ke Bawaslu dan DKPP kemarin," kata Sandiaga.
Sandiaga menegaskan pihaknya mengundang seluruh pimpinan partai koalisi. Kubu 01, katanya, turut diundang atas nama keterbukaan.
"Ya kita mengundang semua, malah kita juga mengundang dari pihak parpol koalisi 01 dan kita mengundang seluruh pemerintah juga. Kita undang karena kita ingin ini terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini terang benderang demi pemilu yang jujur dan adil. Dan harapan kita agar tentunya perbaikan-perbaikan ini bisa dilakukan sebelum tanggal 22 Mei," sebut Sandi.
Meski demikian, Sandi mengaku belum bisa mengonfirmasi siapa perwakilan 01 yang diundang ke acara pemaparan itu. Yang pasti, dia berharap penyelenggara pemilu bisa melakukan revisi.
"Kami mengharapkan akan ada revisi dan koreksi dari temuan-temuan yang sudah dilaporkan. Dan kami masih berhusnuzan di bulan suci Ramadhan, mereka bisa, para penyelenggara pemilu bisa melakukan revisi tersebut sebelum tanggal 22 Mei," tegas Sandiaga.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menyerahkan dokumen kesimpulan ke Bawaslu terkait laporan dugaan kecurangan Sistem Perhitungan (Situng) KPU dan lembaga quick count. BPN menyebut dalam kesimpulannya tetap meminta Bawaslu hentikan Situng KPU.
"Kesimpulan sudah kita serahkan, tinggal menunggu dari Bawaslu tanggal pembacaan putusan," ujar Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Sufmi Dasco kepada wartawan, Senin (13/5/2019).
Sementara itu dihubungi terpisah, jubir hukum BPN Prabowo-Sandi, Sahroni mengatakan ada tiga poin yang ditulis dalam dokumen kesimpulan yang diserahkan ke Bawaslu. Salah satunya meminta Bawaslu tetap menghentikan Situng dan meminta KPU bertanggung jawab atas lemabaga quick count.
"Dengan demikian terkait dengan kesaksian dan dalil-dalil yang kami sampaikan (dalam sidang), ada baiknya Situng KPU ini dihentikan, oleh karena nggak bisa menyajikan data secara akurat, informatif yang dapat dipercaya, serta menghindari terjadinya kekisruhan, keonaran dan kesalahpahaman di masyarakat umum dan luas. Oleh karena itu, kami minta dihentikan dan dicabut," ujar Sahroni.
Kemudian terkait quick count, dia juga meminta KPU dan lembaga yang dilaporkan bisa bertanggung jawab atas data yang disampaikan ke publik. Sebab, dia menilai lembaga quick count saat menyiarkan data perolehan sementara pilpres telah menimbulkan kebingungan di masyarakat.
"Terkait quick count, sebagaimana diakui KPU, berkali-kali terkait protap dan SOP-nya juga nggak dijalankan atau belum dijalankan secara maksimal sehingga apa yang disampaikan KPU terkait keberadaan lembaga survei ini di mata masyarakat juga menjadikan kebingungan di masyarakat," katanya.
"Oleh karena itu, terkait quick count, wajib memberikan pertanggungjawaban jelas terkait apa-apa yang sudah disajikan (ke) masyarakat sehingga pertanggungjawaban ke depan dapat dijadikan kepercayaan," tutupnya.
Berita Terkait:
Baca: VIRAL Rayakan Kelulusan, Irene Soenarno Siswi SMK Tewas Ditabrak Motor, Kondisi Pacarnya Sekarat!
Baca: Firasat Sang Ibu: Irene Soenarno Banyak Menciumnya, Siswi Tewas Ditabrak Saat Rayakan Kelulusan
Baca: Siswi Tewas Tertabrak Saat Rayakan Kelulusan, Teman Kaget Lihat WA dan Ungkap Rencana Hari Ini
Follow Instagram @tribun_manado :
Baca: Kondisi Terbaru Pacar Irene Soenarno Korban Kecelakaan Maut, Sang Ibu Bantah Mereka Ikut Konvoi
Baca: Seusai Pelajar Rayakan Kelulusan, Siswi SMK Dibonceng Pacar Tewas Tertabrak Tengah Malam
Baca: Siswa SMA Peraih Nilai 100 di Semua Mata Pelajaran Ujian Nasional 2019, Terungkap Siapa Orangtuanya
Berita Gosip Artis:
Baca: Luna Maya Sebut Pria Idamannya Berzodiak Virgo dan Pandai Bikin Lagu, Ariel Noah?
Baca: Kedekatan Gempita dan Sophia Latjuba Semakin Akrab, Ini Doa & Kode dari Netizen untuk Papa Gading
Baca: Ternyata Begini Perlakuan Fadel Islami Pada Kedua Anak Muzdalifah
Berita Nasional Lainnya:
Baca: TERBARU pemilu2019.kpu.go.id Real Count KPU Pilpres, 13/05/19 Pkl.16.00 WIB, 4 Daerah Sudah 100%
Baca: UPDATE pemilu2019.kpu.go.id Real Count KPU Pileg, 13/05/19 Pkl.07.30 WIB, Golkar & Gerindra Bersaing
Baca: Hasil Situng Resmi KPU C1 Pilpres 2019 di 8 Provinsi, 7 Daerah Didominasi Jokowi, Prabowo Tertinggal
Subscribe Channel Youtube Tribun Manado :
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons KPU terhadap Penolakan Kubu Prabowo atas Hasil Rekapitulasi Nasiona