Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Uang Rp 100 ribu seakan tak ada artinya lagi bagi sejumlah warga Kelurahan Bahu yang mengikuti Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Sabtu (27/4/2019.
Mereka baru saja beroleh "uang kaget" dari beberapa pihak.
Jumlahnya besar.
"Saya dapat Rp 700 ribu," kata seorang pria yang ikut PSU. Di rumahnya, ada 4 pemilih. Berarti total uang yang ia terima berjumlah Rp 2,8 juta. "Ada teman saya yang beli rokok seharga Rp 100 ribu saking banyaknya uang," kata dia.
Politik uang diduga mewarnai sejumlah PSU di Manado.
Penelurusan tribunmanado.co.id, harga satu pemilih berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu. Bahkan ada yang memberi asuransi kesehatan plus uang.
Beberapa pihak meningkatkan jumlah uang serangan setelah tahu jumlah serangan pihak lain. PSU memang memungkinkan perubahan suara partai dan caleg. Caleg runner up bisa menyodok, menyingkirkan perolehan suara caleg nomor satu di pencoblosan sebelumnya.
Partai yang sebelumnya tidak dapat kursi bisa beroleh kursi asalkan meraih suara signifikan dalam PSU. Aksi para tim sukses yang jadi pelaku politik uang memang lihai. Mereka masuk ke rumah pemilih, mengajak janjian di luar, agar tak diketahui.
Ironisnya, diduga karena politik uang, PSU banjir peminat.
Contohnya di salah satu TPS di Bahu. Hanya satu warga yang tidak memilih. Bandingkan dengan di beberapa TPS lain yang sepi pemilih dikerenakan hanya menggelar PSU untuk pilpres.
"Yah memang sudah begitu," kata seorang warga lagi.
Dikatakannya, ada pihak yang membawa uang kaget sebesar Rp 200 ribu. Warga hanya menertawakannya. "Kalau Rp 100 ribu dan Rp 200 ribu sudah tidak laku lagi, paling rendah Rp 500 ribu," kata dia.
Ia bercerita pemberian tak hanya dilakukan pihak yang bertarung di kota tapi juga hingga DPR RI. "Dahulu saya pilih A tapi kini pilih B, karena ia kasih banyak uang," kata dia.
Ketua Bawaslu Manado Marwan Kawinda mengatakan, pihaknya kesulitan mencari bukti praktik
politik uang di PSU. "Memang ada informasi tapi kita butuh bukti, kalau ada kita tangkap," katanya.
Peneliti LSI Rully Akbar mengatakan, Sulut masuk daerah parah politik uang. "Orang disini sangat permisif dengan uang, menurut survei, 70 persen pemilih bisa merubah pilihan jika dikasih uang," beber dia. (art)