Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), Hasto Krisyanto menegaskan dirinya tidak sepakat dengan istilah politik "genting" yang digunakan oleh Kubu Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.
Menurut dia, istilah itu tidak pas jika disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pasca pemungutan suara 17 April 2019.
"Restoran padang tetap laris, mie aceh tetap laris. Jadi gak ada tu situasi genting secara politik," ungkapnya dalam program Mata Najwa bertema Usai Pemilu di Trans7 Rabu (24/04/2019) malam.
Namun, jika dibilang ada ketegangan dan segala macam setelah hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei, Hasto Kristyanto mengamini.
"Iya. Tapi kalau kita lihat ekspresi Pak Sandi (Sandiaga Uno_red) kan mencerminkan bahasa yang sebenarnya. Deklarasi boleh jadi 3 kali, 5 kali sekalipun. Tapi, Pak Sandi kan tidak mengekspresikan sebuah rasa keyakinan kegembiraan," terang dia.
Baca: TERBARU pemilu2019.kpu.go.id Hasil Real Count KPU Pilpres 2019, Jumat 26 April Pukul 09.00 WIB
Hasto Krisyanto menilai deklarasi Prabowo sebagai upaya menjaga militansi dari anggotanya. Hal itu penting bagi seluruh partai politik menjelang Pemilu 2024 mendatang.
"Sehingga mereka jaga mililitansinya," kata dia.
Namun, pihaknya menyoroti klaim kemenangan Prabowo-Sandi yang berubah-ubah prosentasenya mulai dari 62 persen lalu menjadi 54 persen.
Tim Kampanye Nasional (TKN), kata dia, mengajak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk buka-bukaan data agar rakyat Indonesia mendapat informasi benar yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Kami mengajak BPN untuk bersama-sama membuka data," tantangnya.
Hal itu bukan tanpa sebab, menurut dia partai sekelas PDIP saja untuk mengkalim data yang masuk mencapai 40-60 persen pada saat itu tidaklah mudah.
Walaupun, PDIP memiliki jejaring komputer sebanyak 150 ribu secara nasional.
PDIP mempunyai kamar hitung di setiap provinsi. Rata-rata perangkat komputer untuk tingkat provinsi sebanyak 75-100 komputer.
Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, ada sekitar 40-75 unit komputer.
"Sampai hari ini (24/04/2019) sore, kami baru mencapai 27 persen (data masuk_red). Dengan tingkat perolehan 58 persen untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Pak Prabowo dan Pak Sandiaga 42 persen," jelas Hasto Krisyanto.
"Itu dengan seluruh infrastruktur yang kami bangun. Maka, kami ajak BPN, mari terbuka aja. Diaudit saja, pengamat politik datang untuk melihat apakah C1 benar, apakah sistemnya benar. Itu yang kami harapkan untuk dibuka di publik," tukasnya.
Baca: Infografik KPU Rekapitulasi Suara Pilpres 2019 & Tanggal Pengumuman Pemenang Pilpres, Cek di Sini!
Berikut cuplikan video klarifikasi dari Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), Hasto Krisyanto dalam program Mata Najwa bertema Usai Pemilu di Trans7 Rabu (24/04/2019) malam :
BPN Catat dan Lengkapi Bukti Kecurangan
Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan memastikan pihaknya akan mencatatkan dan melengkapi seluruh bukti kecurangan yang selama ini diungkapkan.
"Bukti itu nanti kami catatkan dan lengkapi dan kami smpaikan pada KPU dan Bawaslu," ujar Ferry saat ditemui di kantor BPN, Jalan Kertanegara nomor 6, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2019).
Menurut Ferry, tuduhan BPN terkait adanyanya kecurangan didasarkan pada bukti-bukti formulir C1.
Penelusuran dugaan kecurangan dilakukan sejak di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) dan PPK (Panitia Pemilu di tingkat Kecamatan).
"Kami tidak akan membual karena seluruh prosesnya berbasis C1. Penelusuran bentuk kecurangan mulai dari tingkat TPS lalu PPK," kata Ferry.
Selain itu ia juga meminta agar pihak TKN tidak perlu risau dengan tuduhan kecurangan pemilu dari pihak BPN.
"Kenapa TKN yang risau, kan seharusnya KPU. TKN kan sama dengan BPN, bukan penyelenggara pemilu. Lalu kenapa risau?" ucapnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Ace Hasan Syadzily, meminta BPN membuktikan dan melaporkan segala bentuk kecurangan Pemilu ke Bawaslu.
Ace menilai, seharusnya BPN tak hanya menyatakan adanya dugaan pemilu kepada publik.
"Kalau ditemukan kecurangan, ya penyimpangan maka laporkan saja di mana letak penyimpangan itu. Jangan koar-koar saja tapi harus dilaporkan kepada pihak Bawaslu," ujar Ace saat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/4/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.
Baca: Logistik Pemilu Dua Kecamatan Tiba di Gudang KPU