Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi menyambangi Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Kunjungan Bupati dalam rangka konsultasi mengenai target capaian, indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023.
Pada kesempatan ini, Bupati yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wilford Siagian dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Donald Wagey, diterima oleh Adisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas dan Nadjamudin Mointang.
Bupati, dalam rilis Humas Pemkab Minahasa, menyebut, penyelarasan draf RPJMD ini sangat penting sebagai wujud sinergitas sasaran kerja Pemkab Minahasa dan program-program pemerintah pusat.
"Sebelumnya kita juga telah mengonsultasikan draf RPJMD ini dengan pemerintah provinsi dan telah mendapatkan persetujuan. Jadi konsultasi di kementerian ini merupakan tindak lanjut, sehingga visi saya dan Pak Wakil Bupati untuk mewujudkan Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera dapat berjalan baik dan maksimal serta selaras dengan sasaran kerja baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat," ungkap Bupati.
BERITA POPULER:
Baca: Sakinah, Adik Sajjad asal Afganistan, Hidup Menumpang hingga Jajan Bergantung Pemberian Orang
Baca: Oknum Sekuriti Ditangkap Polisi Setelah Memerkosa Karyawati di Manado, Korban: Saya Takut dan Malu
Baca: Nilai Presiden Tak Adil, Bahar bin Smith Ancam Jokowi: Tunggu Saya Keluar, Akan Dia Rasakan
Dari hasil konsultasi ini tim Pemkab Minahasa yang terdiri dari unsur Inspektorat, Bappelitbangda, Bagian Organisasi Setdakab dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan wajib, dijadwalkan pada minggu depan akan melaksanakan pelatihan dan pendalaman di kantor Kementerian PANRB.
"Kemudian hasil pelatihan di kementerian akan ditindaklanjuti dengan pelatihan kepada seluruh kepala OPD dan pejabat Eselon III serta kasubag perencana di Kabupaten Minahasa oleh tim Kementerian PANRB di Tondano," jelas Bupati.
Adapun OPD urusan wajib yang dimaksud meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (*)