Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - LSM Swara Parangpuan menggelar diskusi terkait JKN/BPJS di Kota Manado. Diskusi ini berlangsung di Hotel Ibis Manado, Rabu (14/11).
Diskusi ini menghadirkan Ivana Umboh dari BPJS Kesehatan Kota Manado, Disnaker Kota Manado, Dinsos Manado, Puskesmas, Kepala Posko Pengaduan BPJS, serta personel dari Swara Parangpuan.
Diskusi ini menghasilkan kesimpulan program JKN harus ditingkatkan. Sebab sejak tahun 2014 sampai sekarang banyak keluhan. Pada prinsipnya upaya untuk mengcover biasa kesehatan pasti akan menemui kendala.
Namun dalam proses ke depan akan semakin baik. Di akhir 2019 semoga universal coverage bisa terselenggara dengan baik. Selanjutnya semua pihak sama-sama mengampanyekan Indonesia sehat. Semoga pelayanan makin baik.
Jimmy Lalita, yang menjadi pembicara, usai kegiatan mengatakan pihaknya terus berupaya mencegah kecurangan pihak rumah sakit terhadap BPJS. Setiap unit pelayanan kesehatan harus membuat tim sendiri.
Baca: Swara Parangpuan Gelar Diskusi Soal JKN/BPJS
Baca: Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tinggi, Swara Parangpuan MoU dengan Lembaga Pendidikan
"Program ini memang masih baru, banyak yang belum paham. Tim pencegahan kecurangan ini membantu kecurangan rumah sakit. Namun saat ini kecurangan tersebut makin sulit seiringan dengan berkembangnya program JKN," katanya.
Warga yang merasa mendapat layanan kurang baik dari BPJS agar segera melaporkan pada posko pengaduan. Setiap fasilitas kesehatan sudah ada posko pengaduan yang memungkinkan semua masyarakat melapor.
Direktur Swara Prangpuan, Sitti Nurlaili Djenaan mengatakan program JKN-KIS sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan presiden yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Dalam perjalanannya implementasi program ini tentu tidak selalu berjalan mulus, banyak tantangan yang harus diakomodir dan dioptimalkan oleh berbagai pihak.
"Tujuan kegiatan ini untuk mendorong dan menguatkan terealisasinya kebijakan strategis pemerintah dalam skema JKN. Serta memperkuatkan peran kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan, terkait fungsi pengawasan program JKN," ujarnya.
Output kegiatan ini agar adanya komitmen pemerintah terkait kebijakan strategis dalam skema JKN. Serta adanya peran serta aktif kelompok masyarakat dalam realisasi skema JKN. (fin)