Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pasca pencopotan Refly Harun dari kursi Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, banyak masyarakat bertanya-tanya alasannya. Apakah terjadi karena sikap kritisnya selama ini terhadap pemerintah?
"Enggak tahu ya. Itukan otoritas pemegang saham, otoritas kementerian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dalam korporasi," kata Refly seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (6/9) pagi.
Untuk diketahui, Refly dicopot dari jabatannya sebagai Komut lewat usai RUPSLB Jasa Marga, Rabu (5/9), di Hotel Bidakara, Jakarta. Refly Harun digantikan Sapto Amal Damandari, yang merupakan mantan Wakil Ketua BPK.
Sehari sebelum RUPSLB itu, Refly mencuitkan hal yang bertema kekritisan dan sikap netral.
“Menjadi netral itu tidak mesti selalu di tengah. Yang lebih penting, membenarkan yang dianggap benar dan mengkritik yang dianggap salah. Tentu sebatas pengetahuan yang kita punya.” ujarnya.
Dijelaskan Refly, dirinya memang sudah menerima pemberitahuan soal pemberhentiannya sebagai Komut dua hari sebelum rapat tersebut. Namun demikian, ia enggan menyebut keterkaitan cuitan itu dengan pemberhentiannya sebagai Komut.
Ia mengakui ada sejumlah pandangannya yang berbeda dengan sikap Pemerintah. Diantaranya, menentang penetapan tersangka pemimpin FPI Rizieq Shihab, serta kontra terhadap ambang batas presiden atau presidential treshold (PT). Semuanya karena atas dasar konstitusionalisme.
Sikap kritis itu pun sudah diungkapkannya kepada Menteri BUMN Rini Soemarno saat pertama kali ditawarkan sebagai Komisaris Jasa Marga, pada 2015. "Beliau tidak keberatan," ucapnya.
Namun dmeikian Refly menggarisbawahi bahwa sikap kritis berbeda dengan rasa tidak suka.
"Dalam bersikap netral, kritis tersebut, bisa jadi hari ini sependapat dengan pemrintah, tapi besok berbeda. Sebaliknya, pendapat kita hari ini didukung oposisi, tapi besok malah dianggap menguntungkan dari sisi pemerintah," tutur Refly. (*)