Baca tanpa iklan
"Batas hutan lindung di Bolaang Uki ada di belakang rumah sakit Bolsel. Bagaimana para petani bisa hidup jika lahannya dibatasi," katanya.
Selain menyentil BPJS, Gobel juga menyebut posisi hak dan keuangan anggota DPR. Menurutnya lebih mudah perjalanan dinas ke propinsi daripada ke luar propinsi.
Aditnya mengatakan untuk hak dan keuangan anggota memang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 53. Secara pribadi, ia mengatakan PMK itu seharusnya merujuk pada UU MD3.
"Harusnya satu induk. Saya usulkan agar asosiasi DPR bisa berkumpul dan merumuskan karena DPR bukan Aparatur Sipil Negara," katanya.
Mengenai BPJS, Aditya mengatakan itu sudah masalah nasional dan dibahas dalam rapat kerja nasional di Makasar. Sulawesi Utara kata Aditya juga mengikuti raker itu.
"Hasilnya ada empat RS regional yang bisa jadi rujukan BPJS. Empat rumah sakit itu ialah di Sangihe, Popundayan, Noongan dan Walanda Maramis, Minut," tuturnya.
Ia katanya ingin bersama aktivis memperjuangkan. Apalagi pemerintah pusat telah melaksanakan program lima ribu puskesmas di daerah terpencil.
"Saya akan mendorong semakin banyak puskesmas dan rumah sakit rujukan daerah. Itu akan diperjuangkan," ujarnya.
Untuk hutan lindung, ia mengatakan bupati Bolsel bisa memperjuangkan. Itu katanya bisa dilobi.
"Kementrian perhubungan katanya akan menyediakan bus sekolah. Kita dorong bersama pendidikan misalnya dengan adanya sekolah tinggi kelautan," katanya.
Aditya mengatakan untuk Badan Narkotika hanya bisa dibuat di daerah setingkat polres. Untuk Bolsel katanya masih urban
"Jika ada narkoba di Bolsel tolong disampaikan ke penegak hukum. Sekarang ada warning untuk itu," katanya.