Judi Sabung Ayam Box dan Ayam Pisau di Mopugad Bolmong Meresahkan Warga, Kapolres: Baru Tahu Saya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Aktivitas judi sabung ayam di Desa Mopugad, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut), disorot.

Pasalnya ini mulai mengganggu warga dan membuat resah.

Aktivitas judi sabung ayam yang menyiapkan 4 arena sabung ayam box dan 1 arena sabung untuk ayam pisau ini rupanya tidak tersentuh hukum.

Hal itu disampaikan langsung oleh masyarakat yang mangaku resah dengan adanya aktivitas judi sabung ayam tersebut.

“Judi sabung ayam itu berlangsung di Desa Mopugad. Karcis masuk untuk 1 orang Rp 50 ribu. Di situ Panitia telah menyediakan 4 arena ayam box dan 1 arena ayam pisau,” kata sumber resmi kepada media ini.

Kata dia, aktivitas judi sabung ayam itu tak terusik.

"Makanya panitia sabung ayam di Mopugad itu mengundang tamu langsung dari luar dengan nominal taruhan besar,” tambahnya.

Adanya aktivitas judi sabung ayam box dan ayam pisau ini, masyarakat meminta dan berharap adanya tindakan dari aparat kepolisian Polres Bolmong.

“Judi sambung ayam ini sudah sangat meresakan sehingga diharapkan adanya perhatian dari aparat Kepolisian. Jangan gegera adanya tempat judi ini dapat memicu ganguan keamanan diwilayah Dumoga Utara,” harapnya.

Terpisah Kasat Reskrim Polres Bolmong Iptu Stevanus Mentu saat dikonfirmasi mengatakan belum mendapat laporan tentang aktivitas judi sabung ayam tersebut.

"Baru tau saya, nanti kita cek," singkatnya lewat pesan WhatsApp Minggu (24/08/2025).

Kenapa Sabung Ayam Dilarang? 

Sabung ayam sering kali identik dengan praktik perjudian karena adanya taruhan berupa uang atau barang, sehingga dilarang berdasarkan hukum yang berlaku.  

Pelaku yang terlibat dalam sabung ayam dapat diancam hukuman pidana sesuai pasal-pasal yang dilanggar, termasuk ancaman penjara atau denda.  

Meskipun akar budayanya ada di beberapa daerah, praktik sabung ayam juga dapat menyebabkan penderitaan bagi hewan dan eksploitasi yang tidak seharusnya, sehingga perlu dilarang. 

Dasar Hukum