KPK RI Monitoring Kabupaten Antikorupsi, Bupati Mitra Tegaskan Komitmen Bersih dari Praktek Korupsi

RATAHAN, TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) kembali menegaskan perannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Usai melaksanakan bimbingan teknis penilaian capaian kabupaten dan desa Antikorupsi pada April lalu. KPK melalui Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Andhika Widiarto, bersama tim turun langsung melakukan monitoring di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Mitra pada Rabu 20 Agustus 2025 itu menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana capaian indikator yang telah ditetapkan menuju status Wilayah Antikorupsi.

Dalam agenda monitoring tersebut, tim KPK RI menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pemerintah daerah maupun desa.

Langkah ini tidak hanya untuk menilai pemenuhan indikator formal.

Tetapi juga memastikan penerapan prinsip transparansi, integritas, serta akuntabilitas benar-benar berjalan di lapangan.

“Kegiatan monitoring ini menjadi bagian dari upaya KPK memastikan bahwa komitmen yang sudah dicanangkan tidak berhenti di tataran wacana, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pemerintahan sehari-hari,” jelas Andhika Widiarto.

Bupati Mitra Ronald Kandoli, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kehadiran tim KPK.

Menurutnya, kedatangan KPK merupakan bentuk perhatian sekaligus dorongan besar bagi pemerintah daerah untuk semakin konsisten dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih.

“Kehadiran KPK RI di Kabupaten Mitra merupakan suatu kehormatan besar sekaligus kesempatan berharga untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Kandoli.

Lebih jauh, Kandoli menegaskan keseriusan Pemkab Mitra dalam menjadikan budaya antikorupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari kerja birokrasi.

“Kami siap bersinergi dengan KPK RI serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun budaya antikorupsi, baik di tingkat pemerintah daerah maupun desa,” tegasnya.

Langkah yang ditempuh Pemkab Mitra dinilai sebagai strategi untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah.

Budaya antikorupsi diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi sikap nyata yang tertanam pada setiap aparatur sipil negara (ASN) hingga perangkat desa.

Pemerintah pusat melalui KPK, juga mendorong agar keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan semakin ditingkatkan.