TRIBUNMANADO.CO.ID, MINUT – Janji Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda untuk menghadirkan pelayanan terpadu satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) akhirnya terealisasi lebih cepat dari yang dijadwalkan.

Meski sebelumnya direncanakan akan diresmikan tepat pada Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

Nyatanya gedung MPP yang terletak di Kompleks Perkantoran Bupati Minut, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minut, Sulawesi Utara telah lebih dahulu diluncurkan, Jumat (15/8/2025).

Peresmian dilakukan langsung Bupati Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin Lotulung, disaksikan tiga pimpinan DPRD Kabupaten Minut serta jajaran Forkopimda. 

Prosesi launching diawali dengan doa bersama oleh tokoh agama, kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene sebagai tanda dimulainya operasional MPP.

Selain itu, dalam momentum tersebut turut dilaunching MPP Digital serta inovasi layanan berbasis teknologi "Lapor Kinerja Investasi Daerah Online Access" atau disingkat Laki Idola, sebagai bentuk terobosan pelayanan digital Pemerintah Kabupaten Minut.

Tak hanya simbolis, MPP Minut langsung beroperasi melayani masyarakat sejak hari pertama launching. Berdasarkan data dari Asisten III Setda Kabupaten Minut, Yossy Kawengian, total ada 95 warga yang telah dilayani pada hari itu.

Rinciannya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani 35 orang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 15 orang, BPJS Kesehatan melayani 51 orang, dan BPJS Ketenagakerjaan 5 orang.

Usai seremoni, Bupati dan rombongan melanjutkan agenda dengan pengguntingan pita di pintu masuk MPP serta meninjau langsung aktivitas pelayanan di dalam gedung.

Bupati Joune Ganda menyampaikan keberadaan MPP ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

"Kami persembahkan ini untuk masyarakat. Ini adalah Mal Pelayanan Publik terlengkap yang ada di Kabupaten Minahasa Utara," ujar Joune Ganda, didampingi Wakil Bupati Kevin Lotulung, di lobi MPP Minut.

Lebih lanjut, Joune mengklaim MPP Minut telah berbasis digital dan menargetkan semua layanan publik ke depan akan go digital sepenuhnya.

Launching MPP ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, sekaligus menjadi tonggak baru dalam transformasi pelayanan publik di Kabupaten Minahasa Utara.

Tentang Mal Pelayanan Publik

Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah sebuah tempat yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dari berbagai instansi, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, maupun swasta, dalam satu lokasi untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.  

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik, serta memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan.  

MPP juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing global dan kemudahan berusaha.  

Prinsip-prinsip MPP:

• Keterpaduan: Berbagai layanan publik disatukan dalam satu lokasi.
• Berdayaguna: Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.
• Koordinasi: Memastikan adanya koordinasi antar instansi yang terlibat.
• Akuntabilitas: Menjamin transparansi dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan.
• Aksesibilitas: Memastikan semua orang dapat mengakses layanan, termasuk kelompok rentan.
• Kenyamanan: Menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi masyarakat yang datang.  

Manfaat MPP:

• Kemudahan akses: Masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus berbagai keperluan.  
• Efisiensi waktu: Proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.  
• Transparansi: Sistem yang terintegrasi memungkinkan monitoring yang lebih baik.  
• Peningkatan kualitas pelayanan: Standar pelayanan yang jelas dan petugas yang kompeten mendukung pelayanan yang lebih profesional.  
• Percepatan transformasi digital: MPP mendorong penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik.  

Contoh layanan yang tersedia di MPP:

• Kependudukan dan Catatan Sipil: Pembuatan KTP, KK, akta kelahiran.
• Perizinan: Izin usaha, izin mendirikan bangunan, dll.
• Pajak: Pelayanan pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan.
• BPJS: Pendaftaran dan pelayanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
• Layanan Kejaksaan dan Kepolisian: Pelayanan SKCK, pengurusan tilang.
• Layanan Perbankan: Pembukaan rekening, transfer, dll.
• Layanan Lainnya: Layanan dari dinas-dinas terkait, seperti dinas koperasi, dinas perhubungan.  

Dengan adanya MPP, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih baik, efisien, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.