Pemkab Sangihe
Bupati Sangihe Michael Thungari Hadir Rakor Pemberantasan Korupsi Bersama KPK dan Pemda se-Sulut
Penting dalam memperkuat sinergi KPK dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Penulis: Eduard Joanly Tahulending | Editor: Handhika Dawangi
TAHUNA, TRIBUN - Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara, Rabu (13/8/2025).
Rapat diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada No.Kav 4, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta.
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Ferdy Sondakh.
Dari KPK hadir Wakil Ketua Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.

Kegiatan strategis ini dihadiri juga Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD serta para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sulut.
Rapat ini juga diikuti para sekretaris daerah, inspektur serta kepala badan keuangan dari seluruh kabupaten/kota se-Sulut.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah bersama pimpinan DPRD diminta untuk memaparkan kondisi aktual terkait permasalahan korupsi di daerah masing-masing.
Mereka menyampaikan langkah-langkah pencegahan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah penting dalam memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah serta memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Sebagai bentuk komitmen nyata, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama pencegahan korupsi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Ketua DPRD Sulut serta seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Termasuk Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung program pencegahan korupsi serta berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Michael Thungari mengatakan, letak geografis menjadi tantangan tersendiri dalam pemberantasan korupsi di Sangihe.
"Kami berada di ujung utara Indonesia, sehingga ada 137 pulau dan sebagian besar tidak berpenghuni dan itu menyulitkan kami dalam akses turun lapangan," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Sangihe ini.

Lanjut bupati, kondisi jaringan telekomunikasi dan blankspot yang belum memadai di semua kecamatan maupun kampung di Sangihe menjadi kendala terkait pencatatan aset yang sudah dikemukakan dan itu sementara dibenahi.
Salah satu aset Pemkab Sangihe yang sedang berperkara yaitu Kapal Bawangung Nusa yang karam di Pelabuhan Manado.
Pada perkara ini, Pemkab Sangihe sudah menang di pengadilan dan pihak ketiga harus membayar pinalti sebesar Rp 30 miliar.
"Kemudian beberapa aset lainnya yang tidak jelas pencatatannya. Sejak dari awal ini yang menjadi masalah kami,” ujarnya.
Pria kelahiran Manado 16 Februari 1989 ini mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa masih rawan intervensi dan praktik persengkokolan dan ini mungkin terjadi di semua daerah.
Untuk itu, ia berharap KPK bisa membuatkan sistem yang lebih baik melalui early warning sistem dan pelatihan rutin bagi PPK.
Masalah pengelolaan perizinan dan retribusi juga menyulitkan pemerintah dalam digitalisasi di semua sektor.
"Masih belum bisa kami terapkan secara sempurna, meningat keterbatasan jaringan telekomunikasi dan sumber daya manusia,” ujarnya melalui rilis yang diterima Tribunmanado.co.id, Rabu (13/8/2025).
Di tengah keterbatasan, Pemkab Sangihe mulai menerapkan pelayanan publik berbasis digital, seperti pembuatan KTP online.
Selain itu ia membuka jalur pengaduan langsung melalui nomor WhatsApp pribadinya bagi ASN yang ingin melaporkan penyalahgunaan wewenang terhadap atasannya.
“Ini hanya saya yang mengetahuinya. Pelapor dijaga identitasnya," tegasnya.
Menurutnya, pengawasan internal perlu dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal pemerintah SPIP di seluruh OPD.
"Tentunya dari yang paling penting adalah penguatan kapasitas SDM,” katanya. (edu/ord)
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.
Sangihe Melaju ke Semifinal Pertandingan Sepak Bola Antar Pelajar Piala Gubernur Sulawesi Utara |
![]() |
---|
Ketua TP-PKK Kepulauan Sangihe Hadiri Rakor dan Penandatanganan Komitmen Bunda PAUD se-Sulut |
![]() |
---|
Michael Thungari Bersyukur Tim Sepakbola Sangihe Menang 4-1 atas Sitaro di Ajang Piala Gubernur |
![]() |
---|
Bupati Sangihe Michael Thungari Ceritakan Perjalanan Hidup dan Komitmen Bangun Kepulauan |
![]() |
---|
Michael Thungari Kunjungi Tribun Manado, Bahas Pembangunan dan Program Unggulan Sangihe |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.