Berhasil Tekan Angka Stunting, Pemkab Minahasa Terima Penghargaan dari Pemprov Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Bupati (Wabup) Minahasa Vanda Sarundajang, mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey, menghadiri Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.

Kegiatan digelar di Hotel Aryaduta Manado, Sulawesi Utara, Rabu (16/7/2025).

Dalam kesempatan itu, Wabup Vanda Sarundajang turut didampingi oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Martina Watok Dondokambey-Lengkong.

Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, Pemerintah Kabupaten Minahasa menerima piagam penghargaan sebagai daerah terbaik ke-6 se-Sulawesi Utara dalam penanganan stunting.

Dengan capaian angka prevalensi stunting sebesar 19,4, yang lebih rendah dari rata-rata capaian angka nasional.

Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima.

Vanda menegaskan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi yang kuat.

"Ini merupakan hasil dari keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Minahasa.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi," ujar Vanda Sarundajang.

Lebih lanjut, Vanda menekankan bahwa penurunan angka stunting tidak bisa dilakukan secara instan, namun membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

"Penghargaan ini bukanlah akhir dari perjuangan.

Justru ini menjadi semangat bagi kami di Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus mengedukasi masyarakat, memperkuat intervensi gizi, dan memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang layak," tegasnya.

Dirinya pun mengajak seluruh stakeholder, para orang tua, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan tokoh masyarakat agar terus bersinergi.

"Mari jadikan Minahasa sebagai daerah yang bebas dari stunting, menuju generasi emas yang sehat, cerdas, dan tangguh," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, para kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Provinsi Sulut, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Daerah Provinsi Sulut, serta para Ketua TP-PKK kabupaten/kota se-Sulut. (Mjr)