Daftar 6 Kabinet Merah Putih yang mengajukan Kenaikan Anggaran 2026, Ini yang Paling Banyak

TRIBUNMANADO.COM - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengajukan usulan kenaikan anggaran untuk tahun 2026. 

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) dan komisi terkait di DPR RI pada Senin, 7 Juli 2025.

Dari tujuh Menteri Koordinator (Menko) di Kabinet Merah Putih, enam di antaranya turut hadir dalam rapat penting tersebut.

Mereka adalah Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Selain itu, hadir pula Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Satu-satunya Menko yang berhalangan hadir dalam rapat ini adalah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dikutip dari Antara, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, Airlangga telah menyampaikan izin untuk tidak hadir karena harus mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Lantas, siapa saja menko dan lembaga kementerian yang mengusulkan kenaikan anggaran 2026?

Menteri Prabowo yang mengusulkan tambahan anggaran 2026

Dari enam menko yang hadir, seluruhnya mengajukan kenaikan anggaran 2026.

Paling tinggi, usulan anggaran 2026 disampaikan oleh Menko Polkam Budi Gunawan, yakni Rp 728,8 miliar dari pagu indikatif yang awalnya Rp 126,5 miliar.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (8/7/2025), berikut ini daftar menko yang mengusulkan kenaikan anggaran pada 2026 dan alasannya:

1. Menko Polkam Budi Gunawan

Menko Polkam Budi Gunawan mengusulkan anggaran senilai Rp 728,8 miliar untuk 2026.

Nominal tersebut lebih tinggi dari pagu indikatif yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 126,5 miliar.

Budi menyampaikan, anggaran tersebut bakal digunakan untuk membangun command center politik dan keamanan senilai Rp 250 miliar.

“Command center ini diperlukan oleh Kemenko Polkam dan jajaran, bukan sekadar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real-time,” kata Budi.

Di sisi lain, anggaran juga diperlukan untuk menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor.

2. Menko Pemberdayaan Masyarakat Cak Imin

Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau dikenal Cak Imin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 276,1 miliar.

Dia mengatakan, kementeriannya membutuhkan total anggaran Ro 500,1 miliar pada 2026, sedangkan pagu indikatif yang diperoleh sebesar Rp 223,9 miliar.

Menurut Cak Imin, kementeriannya memerlukan anggaran cukup besar demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia, yakni bebas dari kemiskinan dan menjadi bangsa yang produktif.

3. Menko Pangan Zulkifli Hasan

Menteri di Kabinet Merah Putih berikutnya yang meminta kenaikan anggaran adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulkifli mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp 272 miliar. Sementara pagu indikatif kementeriannya untuk 2026 hanya Rp 137 miliar.

Dengan adanya tambahan anggaran tersebut, total anggaran Kementerian Pangan adalah Rp 410 miliar.

Menurut Zulkifli, usulan kenaikan anggaran dilakukan untuk menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih dan memantau kebutuhan pangan.

4. Menko PMK Pratikno

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno juga ikut mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 207,2 miliar dari total kebutuhan Rp 314 miliar.

Saat ini, pagu indikatif kementeriannya hanyar Rp 106,8 miliar.

Pratikno menyampaikan, tambahan anggaran diperlukan untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan penurunan angka stunting di Indonesia.

5. Menko AHY

Berikutnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar.

AHY mengatakan, dana tambahan itu dibutuhkan untuk mendukung pengawalan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang hingga ke Surabaya.

“Kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, turun ke lapangan, dan berbagai upaya lain, sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp 200 miliar,” kata AHY.

Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, total anggaran kementerian yang dipimpin oleh AHY membutuhkan Rp 315,9 miliar.

6. Menko Kumham Imipas Yusril

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran senilai Rp 100,6 miliar untuk 2026.

“Kami kembali mengusulkan agar belanja non-operasional dan belanja modal dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar,” ungkap Yusril.

Saat ini pagu indikatif Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan adalah Rp 124,6 miliar.

Yusril menyampaikan, tambahan anggaran diperlukan karena berkaca dari tahun sebelumnya, di mana kementerian tersebut hanya mendapat anggaran Rp 9 miliar dan sempat kesulitan membayar gaji karyawannya.

Itulah enam menteri di era Prabowo yang mengusulkan tambahan anggaran di tahun 2026.

Kompas

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.