3 Tokoh Sulut Duduki Jabatan Strategis BUMN, Pengamat: Ada Nuansa Politik dan Representasi Daerah

TRIBUNMANADO.CO.ID – Penempatan tiga figur asal Sulawesi Utara pada jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyedot perhatian publik. 

Mereka adalah Conny Rumondor sebagai anggota Dewan Pengawas Peruri, Elly Lasut sebagai Komisaris PT Angkasa Pura, dan Simon Mantiri yang ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pertamina.

Pengamat politik Josef Kairupan menilai, penempatan tokoh-tokoh tersebut sarat makna.

Baik dari sisi representasi, politik kekuasaan, hingga pertimbangan profesionalisme.

“Penempatan beberapa tokoh asal Sulawesi Utara di posisi strategis BUMN dapat dimaknai secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya kepada media ini, Selasa (8/7/2025).

Menurut Josef, kehadiran tokoh dari Sulut di BUMN menunjukkan upaya memperluas inklusivitas regional dalam struktur nasional. 

Ini menjadi sinyal bahwa wilayah timur Indonesia tak lagi sekadar penonton, melainkan aktif mengambil bagian dalam pembangunan nasional.

“Ini adalah bentuk representasi yang menunjukkan bahwa talenta dari berbagai daerah, termasuk Sulut, punya ruang untuk berkontribusi di level nasional,” tegasnya.

Namun demikian, ia juga menggarisbawahi bahwa dinamika politik tidak bisa diabaikan. 

Penempatan tokoh-tokoh itu bisa saja bagian dari konsolidasi kekuasaan, apalagi bila mereka punya kedekatan personal atau hubungan politik dengan elite nasional.

“Penunjukan bisa menjadi bentuk penghargaan, penguatan aliansi, atau bahkan ‘titipan’ untuk mengamankan kepentingan tertentu,” sebut Josef.

Dari sisi dampak langsung bagi masyarakat Sulut, Josef menilai hal ini bisa memberi keuntungan strategis. 

Dengan adanya figur dari daerah yang memahami karakter lokal, diharapkan mereka bisa memperjuangkan program-program atau investasi BUMN yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Sulut.

“Tokoh dari daerah bisa lebih peka dan memperjuangkan program yang berdampak bagi kampung halamannya,” jelas dia.

Meski idealnya jabatan-jabatan itu diisi berdasarkan kompetensi, Josef mengingatkan bahwa kompetensi pun sering kali digunakan sebagai alat legitimasi politik.