Berita Populer Minahasa Selatan 3 Juli 2025: Harga Daging Babi Semakin Turun, 5 PNS Dipecat PTDH

TRIBUNMANADO.CO.ID - Berita Populer Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut) edisi hari ini, Kamis (3/7/2025).

Beberapa hari belakangan isu putaran harga daging babi hingga informasi pemecatan PNS di lingkup Pemkab Minsel menjadi sorotan.

Simak selengkapnya berita populer Minsel dalam ulasan di bawah ini.

Per Rabu (2/7/2025) kemarin, harga daging babi kiloan terbaru di Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut) mengalami penurunan, tepatnya di Pasar 54 Amurang.

Namun para pedagang tetap meraup keuntungan meski harga kiloan turun.

Di sisi lain, sejumlah pembeli masih mengeluhkan harga daging babi di pasar tersebut.

Pantauan Tribumanado.co.id di Pasar 54 Amurang, harga daging babi semakin turun.

Harga daging babi lapis turun Rp 98 ribu per kilogram.

Turun dari harga sebelumnya Rp 110 per kilogram pengambilan di Pasar 54 Amurang.

Juanri salah satu pedagang menjelaskan penyebab harga daging babi turun karena sudah banyak stok.

"Daging Babi di Pasar 54 Amurang datang dari berbagai di Desa sehingga harganya juga turun," tutur Juanri.

Kata Juanri, meskipun harganya turun pedagang tidak turun karena harganya masih cukup mahal.

"Harga saat ini masih mahal sehingga kami pedagang masih cukup untung," jelas Juanri.

Ia mengungkapkan, meskipun turun ada beberapa warga yang masih mengeluh.

Terutama para pemilik rumah makan Minahasa yang menjual daging babi.

"Karena memang harga normal tidak seperti ini biasanya Rp 45-50 ribu per kilogram," tuturnya.

Dia menambahkan kemungkinan besar harga daging babi terus turun dalam bulan ini.

"Mungkin akan turun harga karena banyak sekali stok yang masuk ini, soalnya ada babi utang juga," pungkasnya.

Kemudian berita populer terkait sejumlah ASN/PNS di Minsel kena PTDH dalam kurun 5 tahun terakhir.

Sebanyak 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat.

Pemecatan PNS di Minsel tersebut terjadi sepanjang periode 2021–2025.

Para PNS yang kena PTDH ini diberhentikan karena tersandung kasus hukum.

Hal itu menunjukkan komitmen Pemkab Minsel dalam menegakkan integritas birokrasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Minsel Sonny Makaenas, menjelaskan bahwa pemberhentian ini dilakukan sesuai dengan regulasi yang ketat dan telah melalui prosedur administratif serta pertimbangan hukum.

“Dari 5 PNS yang dijatuhi sanksi PTDH, 3 telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap inkrah, sedangkan 2 lainnya masih menunggu putusan inkrah,” tutur Sonny, Selasa (1/7/2025) lalu.

Sonny mengungkapkan dari total 5 kasus tersebut, 4 merupakan pelanggaran yang telah berlangsung lama dan 1 merupakan kasus baru yang ditindak cepat. 

"ASN, PNS dan PPPK semua harus tunduk pada PP 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Tidak ada ruang toleransi bagi aparat sipil negara yang melanggar hukum, baik pelanggaran disiplin berat maupun tindak pidana,” tuturnya

Menurut Sonny, tindakan ini diambil tak lepas dari arahan langsung kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar (FDW) dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, yang sejak awal menjabat menegaskan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Pemkab Minsel untuk bekerja secara profesional, menjaga etika jabatan, dan menjauhi godaan tindakan koruptif atau kriminal.

"Harus bisa menjaga etika dan perilaku dalam bekerja, jangan sampai penyimpangan pribadi menodai kehormatan birokrasi," pungkasnya. (Fer)

-

Baca juga: Berita Populer Sulawesi Utara: Rute Manado–Toraja Dibuka, Penjelasan Aprindo Soal Harga Beras Naik