Welly Titah–Anisya Bambungan Resmi Dilantik, Pengamat Soroti Tantangan Serius Talaud

MANADO, TRIBUNMANADO.CO.ID — Welly Titah dan Anisya Bambungan resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2025–2030. 

Keduanya dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam upacara pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Jumat (20/6/2025).

Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di wilayah perbatasan utara Indonesia yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah 3T.

Yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. 

Seiring dengan itu, tantangan besar juga menanti pasangan kepala daerah baru ini.

Pengamat pemerintahan Sulawesi Utara, Baso Affandi, menilai bahwa Talaud masih menghadapi sejumlah persoalan krusial yang menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah. 

Menurutnya, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan koneksi internet masih menjadi penghambat utama bagi mobilitas dan pelayanan masyarakat. 

"Selain itu, akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dinilai masih tertinggal jauh dari standar nasional," ujarnya (Sabtu 21/6/2025).

Letak geografis Talaud yang terpencil juga menyebabkan tingginya biaya logistik dan distribusi barang, yang berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok. 

Sementara itu, potensi fiskal daerah yang terbatas dan minimnya minat investasi swasta menambah beban pembangunan wilayah ini.

“Wilayah seperti Talaud tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Butuh intervensi kuat dari negara,” ujar Affandi, mengutip pendekatan teori Regional Development dari John Friedmann.

Dimana teori ini menyebut bahwa pembangunan daerah pinggiran memerlukan peran aktif pemerintah karena pasar tidak mampu menciptakan keseimbangan secara alami.

Untuk mempercepat pembangunan, Affandi menekankan pentingnya langkah konkret yang bisa segera dijalankan oleh pemerintah daerah. 

Ia mendorong pelaksanaan program padat karya berbasis desa guna membangun konektivitas antarwilayah secara lebih merata. 

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, terutama tenaga guru, kesehatan, dan aparat desa, juga menjadi prioritas.

Menurutnya, pemerintahan baru juga harus mulai menerapkan digitalisasi layanan publik, meski dengan teknologi sederhana seperti jaringan seluler dan radio komunitas. 

Selain itu, kemitraan strategis dengan BUMN maupun organisasi non-pemerintah dinilai perlu diperkuat untuk mendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Affandi juga menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan afirmatif.

Baik melalui alokasi anggaran seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID), maupun program nasional seperti penempatan ASN strategis, BBM satu harga, dan tol laut. 

Ia menyebut bahwa pendekatan desentralisasi asimetris seperti yang diusulkan Dwiyanto dkk harus diterapkan agar daerah-daerah perbatasan seperti Talaud mendapat perlakuan berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tantangannya.

“Talaud bukan hanya daerah terpencil. Ia adalah beranda negara. Kepemimpinan di sini harus responsif, partisipatif, dan progresif, tapi tidak bisa berdiri sendiri tanpa kolaborasi pusat-daerah,” tegas Affandi.

Pemerintahan Welly Titah dan Anisya Bambungan kini dihadapkan pada ekspektasi besar dari publik. 

Kekuatan kepemimpinan, dukungan kebijakan pusat, dan kemampuan membangun sinergi lintas sektor akan menjadi kunci apakah Talaud mampu keluar dari ketertinggalan dan menjadi wilayah perbatasan yang kuat dan mandiri. (Pet)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.