Bapenda Bitung Genjot Optimalisasi PAD Lewat Pajak dan Retribusi

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bitung Theo Rorong menekankan pentingnya penguatan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

Menurut dia, setiap potensi penerimaan daerah harus tercatat secara akurat dan dikelola secara transparan.

Hal itu dikatakan Rorong saat dihubungi, Kamis (19/6/2025) sore.

“Dividen dari BUMD seperti Bank Sulut, PDAM, maupun PD Pasar harus dicatat dengan rapi sebagai bagian dari indikator ketiga pengelolaan PAD. Ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas,” ujar Rorong.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan ulang retribusi daerah, termasuk retribusi sampah yang selama ini dikelola oleh dinas terkait. 

Menurutnya, integrasi pengelolaan retribusi akan memudahkan pengawasan sekaligus meningkatkan penerimaan.

Katanya, salah satu sektor yang menjadi perhatian serius adalah retribusi parkir. 

Rorong mengakui masih banyak kebocoran dalam sistem pemungutan.

“Banyak titik parkir yang belum dikelola optimal. Padahal, kalau satu titik bisa menghasilkan Rp 500 ribu per hari, bayangkan potensi PAD jika ada 10 titik seperti itu di Kota Bitung,” katanya.

pendataan dan intensifikasi objek pajak juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. 

Ia menyebut banyak objek pajak yang berubah, namun belum diperbarui dalam sistem administrasi.

“Contohnya, rumah makan yang awalnya hanya tiga meja, sekarang sudah 10 meja, tapi masih membayar pajak seperti dulu. Ini jelas tidak adil,” ucapnya.

Untuk itu Bapenda Bitung akan menurunkan tim ke lapangan guna melakukan verifikasi dan pembaruan data, termasuk nilai jual objek pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Kita harapkan mulai tahun depan perhitungan PBB bisa lebih mencerminkan kondisi aktual, termasuk penyesuaian zona nilai tanah,” jelasnya.

Dalam upaya memperluas basis pajak, Bapenda Bitung juga menjalankan strategi ekstensifikasi, yakni dengan menjaring wajib pajak baru dari usaha-usaha yang belum terdaftar.

“Kadang ada tempat hiburan atau rumah makan yang buka diam-diam tanpa melapor. Itu yang kita cari dan data,” ujarnya.

Rorong menegaskan bahwa pajak reklame dan restoran menjadi fokus utama karena kontribusinya yang besar terhadap PAD. 

Contohnya adalah restoran dengan penghasilan Rp 3 juta per bulan wajib membayar pajak sebesar Rp 300 ribu.

“Kalau tidak disetor, itu potensi pendapatan daerah yang hilang,” katanya.

Bapenda juga akan menggandeng Kejaksaan Negeri Bitung untuk memberikan pendampingan hukum. 

Baca juga: Welly Titah dan Anisya Jalani Gladi Bersih Pelantikan Jelang Dilantik Jadi Bupati dan Wabup Talaud

Baca juga: Kecelakaan Maut, Seorang Pengendara Ojol Tewas, Mobil Ambulans Tabrak Motor

Beberapa wajib pajak yang sebelumnya enggan membayar, akhirnya melunak setelah diberi surat kuasa khusus dari kejaksaan.

“Pendekatan harus persuasif, tetapi juga tegas. Hukum perlu hadir sebagai penguat kebijakan fiskal daerah,” tegasnya.

Rorong mengimbau semua elemen masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mendukung optimalisasi pajak daerah. 

Ia meminta masyarakat memahami hak dan kewajibannya.

“Kita akan undang pemilik rumah makan dan pelaku usaha lainnya untuk diberikan pemahaman soal pajak. Ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.

Ia juga mengingatkan kewajiban membayar pajak air tanah, yang masih belum dipahami sebagian masyarakat.

“Kalau gunakan air tanah untuk usaha seperti cuci motor atau keperluan industri, itu wajib dikenai pajak. Ini bukan soal memberatkan, tapi demi keadilan fiskal,” tutupnya.(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.