Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pemkab Bolsel

Bupati Bolsel Iskandar Kamaru Ungkap Rahasia Raih Opini WTP 11 Kaki Berturut-turut dari BPK Sulut

Pemkab Bolsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Penulis: Nielton Durado | Editor: Rizali Posumah
Diskominfo Bolsel
WTP - Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Bolsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Bolsel H Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, di Kantor BPK Sulut, Senin 26 Mei 2024. 

TRIBUNMANADO.COM, BOLAANG UKI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara, kembali mencatatkan prestasi membanggakan dal pengelolaan keuangan daerah.

Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Bolsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Bolsel H Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, di Kantor BPK Sulut, Senin 26 Mei 2024.

Dalam keterangannya, BPK Perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo menyampaikan, bahwa opini WTP diberikan karena LKPD Bolsel telah disusun secara akuntabel, wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku umum.

Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru bersyukuratas pencapaian ini.

Namun ia menekankan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir.

Kamaru menegaskan WTP justru semakin memperkuat komitmen dalam peningkatan kualitas laporan keuangan serta pengawasan internal.

“Selama ini kami terus berupaya mengikuti pedoman dan aturan yang berlaku agar LKPD disusun lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah," ujarnya.

"Rekomendasi dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kami,” tutur Kamaru.

Iskandar mengungkapkan, sejak tahun anggaran 2014, Pemkab Bolsel konsisten mempertahankan opini WTP.

Bahkan seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara serius melalui penyusunan rencana aksi bersama seluruh perangkat daerah, pengawalan pelaksanaannya, serta penguatan fungsi pengawasan oleh Inspektorat.

“Kami percaya bahwa sinergi yang kuat antara BPK, pemerintah daerah, dan Inspektorat adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. (Nie)

Bergabung dengan WA Tribun Manado di sini >>>

Simak Berita di Google News Tribun Manado di sini >>>

Baca Berita Update TribunManado.co.id di sini >>> 

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved