Perjudian Harvard Senilai Rp 36,8 Triliun: Apa yang Dituntut Trump?

TRIBUNMANADO.CO.ID, Washington DC - Sebulan setelah Columbia menyerah pada tuntutan Trump, Harvard mengatakan tidak akan menerimanya. Berikut ini adalah bagaimana pertempuran itu berlangsung.

Kampanye Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan universitas agar membatalkan langkah-langkah keberagaman, kesetaraan, dan inklusi serta menghukum pengunjuk rasa mahasiswa telah menghadapi penolakan terkuatnya ketika Universitas Harvard menolak serangkaian tuntutan dari pemerintahannya.

Keputusan hari Senin tersebut dengan cepat mendorong Departemen Pendidikan AS untuk membekukan hampir 2,3 miliar dolar atau setara Rp 36,8 Triliun dana federal untuk institusi Ivy League yang termasuk di antara universitas terbaik di AS.

Dalam tanggapannya di platform Truth Social miliknya pada Selasa pagi, Trump menuduh Harvard menyebarkan gagasan yang “bersifat politis, ideologis, dan terinspirasi oleh teroris” alih-alih bertindak demi kepentingan publik.

Jadi apa yang terjadi antara Harvard dan Trump, dan mengapa institusi itu mempertaruhkan miliaran dolar untuk menentang tuntutan administrasi?

Para pimpinan Departemen Pendidikan AS, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, dan Administrasi Layanan Umum menandatangani surat bersama kepada Harvard pada hari Jumat. Dalam surat ini, mereka mengklaim bahwa “Harvard dalam beberapa tahun terakhir telah gagal memenuhi persyaratan hak intelektual dan hak sipil yang membenarkan investasi federal.”

Kemudian, muncullah daftar tuntutan yang harus dipenuhi oleh universitas di Cambridge, Massachusetts. Tuntutan-tuntutan utama di antaranya adalah:

Mempromosikan fakultas yang berkomitmen terhadap tuntutan pemerintahan Trump terhadap Harvard, seperti yang diutarakan dalam surat tersebut, dan “mengurangi kekuatan” fakultas dan administrator yang “lebih berkomitmen pada aktivisme daripada beasiswa”.
Mengakhiri semua tindakan afirmatif dalam perekrutan staf pengajar dan penerimaan mahasiswa paling lambat bulan Agustus. Pada saat yang sama, surat tersebut menuntut agar universitas memastikan “keberagaman sudut pandang” dengan menghapus kriteria selama proses penerimaan dan perekrutan “yang berfungsi sebagai ujian lakmus ideologis”.
Mengubah proses penerimaan mahasiswa “untuk mencegah penerimaan mahasiswa internasional yang menentang nilai-nilai Amerika”, termasuk “mahasiswa yang mendukung terorisme atau anti-Semitisme”. Surat tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “nilai-nilai Amerika”. Untuk tahun akademik 2024-2025, terdapat 6.793 mahasiswa internasional di Harvard, yang merupakan 27,2 persen dari total pendaftarannya – naik dari kurang dari 20 persen pada tahun 2006-2007.
Mengubah kebijakan disiplin dan melarang pengakuan dan pendanaan terhadap kelompok atau klub mahasiswa yang mempromosikan “aktivitas kriminal, kekerasan ilegal, atau pelecehan ilegal”.
Menerapkan larangan masker secara menyeluruh dengan hukuman langsung dan serius bagi pelanggaran “tidak kurang dari skorsing” setelah beberapa siswa melakukan protes sambil mengenakan masker. Surat tersebut tidak mencantumkan pengecualian apa pun terhadap aturan ini, seperti alasan kesehatan.
Menutup semua program dan kantor keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dan melaksanakan reformasi organisasi untuk memastikan transparansi dengan regulator federal.

Harvard diberi tenggat waktu hingga bulan Agustus untuk menerapkan perubahan ini. Ini adalah surat kedua yang dikeluarkan oleh pemerintahan Trump kepada Harvard. Surat pertama dikeluarkan pada tanggal 3 April dan meminta Harvard untuk melarang penggunaan masker dan mereformasi departemen akademik yang diduga bersalah karena bias anti-Semit. Tuduhan anti-Semitisme telah dilayangkan terhadap banyak universitas dan perguruan tinggi AS sejak protes kampus yang meluas terhadap perang di Gaza.

Pengacara Harvard menanggapi pemerintahan Trump dengan mengatakan bahwa universitas menolak tuntutan tersebut, dengan alasan bahwa tuntutan tersebut melanggar hak dan kebebasan Amandemen Pertama yang diakui oleh Mahkamah Agung AS. Amandemen Pertama Konstitusi AS menjunjung tinggi hak atas kebebasan berbicara, berekspresi, dan berkumpul.

Universitas tersebut mengatakan Harvard sangat menentang anti-Semitisme dan terus melakukan perubahan struktural untuk memastikan bahwa institusi tersebut merupakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua mahasiswa.

Universitas tersebut juga menerbitkan surat terpisah yang ditandatangani oleh Presiden Alan Garber pada hari Senin. Dalam surat tersebut, Garber mengatakan bahwa hibah federal telah menghasilkan penelitian dan inovasi dalam bidang yang berkaitan dengan sains dan kedokteran. "Inovasi ini telah membuat banyak orang di negara kita dan di seluruh dunia menjadi lebih sehat dan aman," tulisnya.

Surat itu kemudian merujuk pada bagaimana pemerintah mengancam akan menarik dana federal dari beberapa universitas, termasuk Harvard, atas tuduhan anti-Semitisme di kampus. Surat itu mengatakan bahwa penarikan diri pemerintah dari perjanjian pendanaannya dengan lembaga pendidikan tinggi "tidak hanya membahayakan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang tetapi juga keamanan ekonomi dan vitalitas bangsa kita".

Surat Harvard menyatakan bahwa sementara sebagian tuntutan pemerintah ditujukan untuk memerangi anti-Semitisme, “mayoritas merupakan regulasi langsung pemerintah terhadap 'kondisi intelektual' di Harvard.”

“Universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya,” tambah Garber.

Cabang Harvard dari American Association of University Professors mengajukan gugatan hukum pada hari Jumat di pengadilan federal di Boston, menuduh pemerintahan Trump melakukan "penyalahgunaan dana federal dan kewenangan penegakan hak sipil yang melanggar hukum dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk melemahkan kebebasan akademik dan kebebasan berbicara di lingkungan universitas".

Dalam unggahan daring terbarunya , Trump menulis, "mungkin Harvard harus kehilangan Status Bebas Pajaknya dan Dikenakan Pajak sebagai Entitas Politik jika terus mendorong 'Penyakit' yang terinspirasi/mendukung politik, ideologi, dan teroris? Ingat, Status Bebas Pajak sepenuhnya bergantung pada tindakan yang dilakukan demi KEPENTINGAN UMUM!"

Pada hari Senin, beberapa jam setelah tanggapan Harvard, satuan tugas yang dibentuk oleh Departemen Pendidikan AS untuk mengatasi anti-Semitisme merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa dana federal senilai $2,3 miliar untuk universitas telah dibekukan.

"Pernyataan Harvard hari ini memperkuat pola pikir yang meresahkan yang mewabah di universitas dan perguruan tinggi paling bergengsi di negara kita – bahwa investasi federal tidak disertai dengan tanggung jawab untuk menegakkan hukum hak sipil," kata pernyataan itu. Dana federal yang dibekukan untuk Harvard mencakup hibah senilai 2,2 miliar dolar dan kontrak senilai 60 juta dolar, tambah pernyataan itu.

Namun, lebih banyak uang yang dipertaruhkan – sekitar 9 miliar dolar. Pada tanggal 31 Maret, Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, dan Administrasi Layanan Umum merilis pernyataan yang memperingatkan bahwa mereka akan meninjau kontrak senilai 255,6 juta dolar antara pemerintah federal dan Harvard serta afiliasinya. Pernyataan tersebut menambahkan bahwa mereka juga akan meninjau lebih dari 8,7 miliar dolar dalam komitmen hibah multitahun untuk Harvard dan afiliasinya.

Dana abadi Harvard berjumlah 53,2 miliar dolar pada tahun fiskal 2024 — yang terbesar di antara universitas mana pun. Namun, para donatur memutuskan program, departemen, dan tujuan mana yang akan dibelanjakan 70 persen dari distribusi dana abadi tahunan. Sumbangan dana abadi juga turun sebesar 151 juta dolar pada tahun 2024 karena beberapa donatur miliarder berhenti mendanai institusi tersebut karena tanggapannya terhadap kekhawatiran anti-Semitisme di kampus, surat kabar yang dikelola mahasiswa universitas tersebut, Harvard Crimson, melaporkan pada bulan Oktober. (Tribun)